Best Practices Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Untuk Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Jembrana
A.
STRUKTUR APBD
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) perubahan Kabupaten Jembrana 2011 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun
2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun
2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun
Anggaran 2011.
Struktur APBD Perubahan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011
1. Pendapatan Daerah Rp.
559.656.551.455,97
a. Pendapatan Asli Daerah Rp.
36.247.620.073,57
1) Pajak Daerah Rp.
9.074.420.747,00
2) Retribusi Daerah Rp.
5.204.860.317,00
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 2.602.468.853,00
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp.
19.392.870.156,57
b. Dana Perimbangan Rp.
426.749.848.411,00
1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 20.565.601.651,00
2) Dana Alokasi Umum Rp.
339.501.986.000,00
3) Dana Alokasi Khusus Rp.
35.488.400.000,00
4) Dana Penyesuaian Rp.
31.193.860.760,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 96.659.082.971,40
1) Hibah Rp.
-
2) Dana Darurat Rp.
-
3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsidan Pemerintahan Daerah Lainnya Rp. 62.799.207.971,40
4) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.
32.073.035.000,00
5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 1.786.840.000,00
2. Belanja Daerah Rp.
615.427.631.688,71
Surplus/
(defisit) Rp.
(55.771.080.232,74)
a. Belanja Tidak Langsung Rp.
383.875.590.035,80
1) Belanja Pegawai Rp.
328.619.692.391,01
2) Belanja Bunga Rp.
-
3) Belanja Subsidi Rp.
-
4) Belanja Hibah Rp.
14.248.996.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp.
17.484.405.000,00
6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 5.039.983.791,22
7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
dan Partai Politik Rp. 17.982.512.853,57
8) Belanja Tidak Terduga Rp.
500.000.000,00
b. Belanja Langsung Rp.
231.552.041.652,91
1) Belanja Pegawai Rp.
8.606.141.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp.
126.590.886.441,91
3) Belanja Modal Rp.
96.355.014.211,00
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp.
62.099.080.232,74
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 55.871.080.232,74
2) Pencairan Dana Cadangan Rp.
-
3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. -
4) Penerimaan Pinjaman Daerah Rp.
-
5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp.
-
6) Penerimaan Piutang Daerah Rp.
-
7) Penerimaan Dana Talangan Rp.
5.000.000.000,00
8) Dana Bergulir Rp.
1.228.000.000,00
b. Pengeluaran Rp.
6.328.000.000,00
1) Pembentukan Dana Cadangan Rp.
-
2) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. 100.000.000,00
3) Pembayaran Pokok Utang Rp.
-
4) Pemberian Pinjaman Daerah Dana Bergulir Rp.
1.228.000.000,00
5) Pengeluaran Dana Talangan Rp.
5.000.000.000,00
Pembiayaan
Netto Rp.
55.771.080.232,74
Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)
Rp. –
B.
TARGET DAN REALISASI
1. Pendapatan Daerah
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana sampai dengan tahun
2011 adalah sebagai berikut :
Analisis : Pada tahun 2011 Realisasi Pendapatan Daerah meningkat sebesar
Rp.78.476.188.741,74 atau 16,05% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya terdiri
dari kenaikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun
lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
2. Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten
Jembrana menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka
pemda mengoptimalkan penerapan pola
intensifikasi maupun ektensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian
pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah atasan
maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan
mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten
Jembrana dari tahun ketahun senantiasa mengalami peningkatan dimana pada tahun
2011 anggaran belanja daerah realisasinya meningkat sebesar
Rp.50.540.698.707,35 atau meningkat sebesar 10,18% dibandingkan tahun 2010.
Sedangkan realisasi belanja mencapai 88,85%, menurun dibandingkan realisasi
tahun 2010.
SiLPA pada tahun 2011 mencapai Rp. 76.483.109.117,43 mengalami kenaikan sebesar Rp.20.612.028.884,69% atau meningkat
36,892% apabila dibandingkan
tahun 2010. Gambaran umum terhadap Ringkasan Laporan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sebelum dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah
oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah
sebagai berikut :
Analisis : Alokasi Anggaran untuk belanja pegawai terhadap total APBD Kabupaten
Jembrana pada tahun 2011 sebesar 337.225.833.391,01 masing-masing terdapat pada
Belanja Langsung sebesar Rp.8.606.141.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 328.619.692.391,01 atau mencapai 54,80% dari total anggaran Belanja Daerah.
Hal ini menunjukkan bahwa komposisi anggaran daerah tahun 2011 sebagian besar
masih dipergunakan untuk Belanja Aparatur/Pegawai.
C.
KLASIFIKASI URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 34 urusan yang
didesentralisasikan kepada Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari 26 Urusan
Wajib dan 6 Urusan Pilihan. Untuk melaksanakan ke-34 urusan tersebut dibentuk
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organsasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Jembrana terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 7 (tujuh)
Dinas Daerah, 1 (satu) Badan, 1 (satu) Inspektorat, 7 (Tujuh) Kantor, 1 (Satu)
RSU, Satuan Polisi Pamong Praja, 5 (lima) Kecamatan dan 10 (sepuluh Kelurahan).
Besaran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jembrana yang dialokasikan pada
masing-masing urusan, realisasinya adalah sebagai berikut :
Analisis : Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kabupaten Jembrana
pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 163.381.079.135,00 atau sebesar 26,55% dari
total belanja daerah. Hal ini sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan disektor
pendidikan yang mengamanatkan alokasi anggaran bidang pendidikan minimal
sebesar 20%.
Demikian pula pada sektor
kesehatan, anggaran yang dialokasikan pada tahun 2011 juga cukup tinggi yaitu
sebesar Rp. 65.305.356.957,95 atau mencapai 10,61% dari total belanja daerah.
Sedangkan dari anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pilihan,
sektor pertanian adalah yang paling besar. Hal ini mengingat sektor pertanian
merupakan sektor unggulan dimana sebagian besar penduduk Jembrana bekerja
disektor ini.
Secara keseluruhan alokasi
anggaran belanja daerah Kabupaten Jembrana tahun 2011 untuk penyelenggaraan
urusan wajib dan urusan pilihan adalah sebesar Rp. 615.427.631.688,71 dan
terealisasi sebesar Rp.546.848.475.424,76 atau sebesar 88,86%.
D.
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kabupaten
Jembrana bukanlah kabupaten yang kaya akan sumber daya alam. Namun dalam waktu
yang tidak terlalu lama Jembrana bisa mengatasi keterbatasan anggaran yang
dimiliki dengan malakukan gebrakan dipelayanan dasar melalui biaya pendidikan
dan kesehatan secara gratis. Kabupaten Jembrana
telah berhasil menjadi best practice pengelolaan APBD yang bermanfaat bagi
kesejahteraan rakyatnya.
Dengan
kondisi anggaran yang sangat terbatas, kabupaten Jembrana berhasil menjalan
komitmen pemerintah, dengan menjalankan program unggulan seperti bebas SPP
seluruh siswa sekolah negeri, beasiswa bagi sekolah swasta, bebas biaya obat
dan dokter bagi semua warga, bebas biaya rumah sakit bagi keluarga miskin, dana
talangan untuk menjaga harga hasil panen, dana bergulir untuk usaha kelompok
masyarakat.
Hal itu
didasari atas bagaimana komitmen pemerintah akan kebijakan-kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin, dengan mengutamakan alokasi anggaran untuk bidang-bidang yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat yakni pendidikan,
kesehatan, dan peningkatan ekonomi.
Selain itu
Keseriusan memberantas korupsi dan menjalankan roda peerintahan sebaik-baiknya
dengan anggaran yang ada. Membentuk tim standarisasi harga yang bertugas untuk
mengecek harga pasar agar tidak terjadi penggelembungan harga dalam pengadaan
barang, membentuk tim independen dari universitas Udayana untuk menentukan
biaya dan membuat rincian biaya dengan menghitung ulang volume pekerjaan proyek
berdasarkan gambar dan harga satuan sesuai harga standar Jembrana. Serta
meningkatkan kualitas pegawai pemerintah, dengan merampingkan satuan kerja
perangkat dinas.
BEST PRACTICES PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
SEKTOR PENDIDIKAN DI
KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI
A.
GAMBARAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
1. Kondisi Geografis
Sebagai
adalah satu dari sembilan kabupaten di Propinsi Bali, Kabupaten Jembrana yang
terletak di belahan barat pulau Bali memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
a) sebelah utara dengan Kabupaten Buleleng, b) sebelah Timur, Kabupaten
Tabanan, c) sebelah selatan, Samudra Indonesia, dan d) sebelah barat adalah
Selat Bali. Kabupaten Jembrana yang memiliki luas wilayah mencapai 84.180
hektar tersebut bergelombang dan berbukit di bagian utara, dan landai di bagian
selatan.
2. Kondisi
Demografis
Berdasarkan
registrasi penduduk tahun 2007, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana sebanyak
262.133 jiwa, terdiri atas 130.545 jiwa laki-laki dan perempuan mencapai
131.588 jiwa. Persebaran penduduk tidak merata di semua Kecamatan, sekitar
27,30 % mendiami Kecamatan Negara.
Komposisi mata
pencaharian penduduk Kabupaten Jembrana dapat diuraikan, sebagai berikut:
petani (32,23 %), pekerja di sektor pertambangan (0,58 %), pekerja di sektor
industri pengolahan (18,13 %), pekerja di sektor bangunan (8,22 %), pedagang
(22,84 %), pekerja di sektor transportasi dan komunikasi (4,09 %), pekerja di
sektor keuangan (1,38 %), pekerja di sektor jasa (11,92 %), dan pekerja di
sektor lainnya (0,17 %). Dari segi pendidikan terakhir adalah sebagai berikut,
setingkat SD/MI/sederajat mencapai 28.442 jiwa; SMP/MTs 11.905 jiwa;
SMA/sederajat 8.8907; D1/D2 3.159; D3/Sarjana Muda 1.071, D4/S1 4.812; dan
S2/S3 131 jiwa.
3. Kondisi
Perekonomian
Kabupaten
Jembrana mempunyai pantai yang membentang di pesisir selatan dari barat ke
timur yang sangat memungkinkan masyarakat Jembrana untuk membuka lapangan kerja
di sub sektor perikanan laut. Disamping sebagai nelayan, kegiatan perikanan di
Jembrana juga dilakukan di darat seperti tambak, sawah atau mina padi, kolam,
dan perairan umum. Kegiatan perikanan yang menonjol di Jembrana adalah
perikanan laut dan budidaya tambak. Jumlah Industri di Kabupaten Jembrana
relatif kecil bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Bali, diantaranya
terdiri atas lima buah industri besar dan dua belas industri sedang. Menurut
direktori yang dimiliki oleh Gapensi Kabupaten Jembrana, ada 120 perusahaan
konstruksi yang dapat memperebutkan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah
maupun swasta.
Berbeda
dengan Kabupaten lain di Bali yang perekonomiannya digerakkan oleh sektor
pariwisata, maka kondisi di Kabupaten Jembrana relatif sedikit dikunjungi turis
asing maupun domestik. Perkembangan sektor pariwisata dan hotel yang ada di
Kabupaten Jembrana hingga tahun 2007 relatif masih kecil. Untuk kunjungan turis
ke Taman Wisata Bali Barat pada tahun 2007 misalnya, jumlah tamu domestik hanya
sebanyak 52.120 orang dan tamu asing hanya mencapai 5.079 orang.
Sampai
tahun 2006, struktur ekonomi Kabupaten Jembrana masih bertumpu pada sektor
pertanian. Ini dapat dilihat dari distribusi angka PDRB di lima tahun terakhir
pada sektor dimana sektor pertanian mencapai 28,04 %, penggalian 0,40 %,
industri 7,34 %, listrik dan air minum 0,79 %, bangunan 5,04 %, perdagangan
hotel dan restoran 24,53 %, angkutan 14,23 %, perbankan 4,83 %, dan jasa jasa
15,07 %.359 Kondisi ini menjadi salah satu indikator bahwa Kabupaten Jembrana
merupakan daerah agraris yang penduduknya bekerja pada sektor pertanian dalam
arti luas. Walau relatif rendah di banding kabupaten lain di Indonesia,
pendapatan Kabupaten Jembrana terus meningkat. Peningkatan produksi di sektor
pertanian sebagai penyumbang terbesar terus meningkat pesat.
4. Kondisi Pendidikan
Semenjak tahun 2001,
data menunjukkan bahwa jumlah buta huruf mengalami penyusutan, dari yang
sebelumnya mencapai 14,27 persen dari total jumlah penduduk, pada tahun 2005
menyusut hingga tersisa sekitar 0,01 persen. Namun, jumlah ini kembali
mengalami peningkatan pada awal tahun 2006 menjadi 0,33 persen. Pada tahun
2007, angka buta huruf berada pada angka yang sama yakni 0,33 persen dari total
jumlah penduduk 260.184 orang. Perincian data jumlah penduduk, penduduk yang
buta huruf di Kabupaten Jembrana.
Berdasarkan Susenas
tahun 2003, tingkat pendidikan penduduk semakin membaik. Hal ini antara lain
ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun
ke atas yaitu dari 6,13 tahun pada tahun 2000 menjadi 7,0 tahun pada tahun
2003. Juga dapat dilihat dari indikator meningkatnya proporsi penduduk berusia
10 tahun ke atas yang berpendidikan SLTP ke atas, dari 25,76 persen tahun 2001
menjadi 35,6 persen pada tahun 2003. Membaiknya tingkat pendidikan penduduk
sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi pendidikan untuk semua kelompok
usia sekolah dan untuk semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2003, angka
partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun mencapai 90 persen, penduduk
usia 13-15 tahun mencapai 94,01 persen, penduduk usia 16-18 tahun mencapai
48,93 persen dan penduduk usia 19-24 tahun mencapai 11 persen. Pada tahun yang
sama, angka partisipasi kasar (APK) SD/MI mencapai 117 persen, APK SMP/MTs
mencapai 94,01 persen, APK SMA/MA/SMK mencapai 48,93 persen dan APK PT menjadi
11 persen.
Peningkatan kualitas
pendidikan yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan melalui program bebas
iuran wajib belajar selanjutnya berpengaruh pada kualitas angkatan kerja dengan
meningkatnya proporsi angkatan kerja berpendidikan SLTA ke atas. Di sisi lain,
proporsi angkatan kerja lulusan SMP/MTs ke bawah semakin menurun dan sebagai
konsekuensinya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang pendidikan yang
lebih tinggi.
B.
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Jembrana untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian maka
diharapkan segenap masyarakat Kabupaten
Jembrana memiliki pendidikan minimal tingkat SLTA. Pendidikan di Kabupaten Jembrana merupakan program prioritas yang
dilaksanakan dengan kebijakan yang
diambil Pemerintah Daerah untuk membebaskan siswa SD,SLTP dan SLTA dari biaya pendidikan. Untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah, pemerintah Kabupaten Jembrana mengeluarkan kebijakan dibidang
pendidikan dengan memberikan
subsidi biaya pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi berupa bantuan beasiswa pendidikan. Sedangkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan
program dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan di Jembrana, Pemerintah
Kabupaten Jembrana telah menetapkan 3 (tiga) produk hukum daerah di sektor
pendidikan yaitu :
1)
Perda Nomor 10
Tahun 2006 Tentang Subsidi Biaya Pendidikan
2)
Perda Nomor 14
Tahun 2006 Tentang Pemberian Beasiswa
3)
Perda Nomor 15
Tahun 2006 Tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
2. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten
Jembrana adalah sebagai berikut :
1. Dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan
angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni masih rendahnya kesadaran
dan partisipasi masyarakat untuk memahami bahwa peningkatan kualitas sumber
daya manusia harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan. Pada tahun
2011 tercatat angka putus sekolah pada tingkat SD/MI adalah sebesar 0,00%, pada
tingkat SMP/MTs sebesar 0,02% dan pada tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,03%.
2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama
pada rehab sedang/berat dan penambahan dan pembangunan ruang kelas baru yang
bersumber dari dana dekonsentrasi mengalami kendala pengelolaan yang mana belum
bisa dikelola secara swakelola sehingga memerlukan sumber daya dalam pengawasan
lebih banyak untuk bisa mengawasi pelaksanaannya secara optimal. Disamping itu
terkadang didalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) juknis sering datang
terlambat sehingga proses kegiatan yang telah direncanakan sering terlambat
terutama untuk dana pembangunan dan rehab bangunan sekolah.
C.
KEBIJAKAN, PROGRAM
DAN REALISASI
1. Kebijakan Sektor Pendidikan
Komitmen pemerintah
Kabupaten Jembrana dalam pelayanan bidang pendidikan dilandasi dengan visi
pendidikan Kabupaten sebagai berikut: “Terwujudnya pendidikan yang berbudaya,
merata, efektif dan efisien serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.”
Berdasarkan visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana telah merumuskan
sejumlah program kebijakan di bidang pendidikan yaitu berupa: 1) perluasan dan
pemerataan memperoleh pendidikan, 2) peningkatan mutu pendidikan dan relevansi,
3) peningkatan efisien dan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan, dan 4)
peningkatan peran serta masyarakat.
Sejumlah kebijakan
pelayanan pendidikan yang mulai diluncurkan sejak 2001 dan terbukti bermanfaat
bagi masyarakat Jembrana, akhirnya dilembagakan dalam bentuk Peraturan Daerah
pada tahun 2006 yaitu: 1) kebijakan pembebasan SPP untuk siswa SD, SMP, sampai
SMA/SMK yang dimulai pada tahun 2001, 2) kebijakan pemberian bea siswa untuk
siswa sekolah swasta yang dimulai pada tahun 2003, dan 3) kebijakan Wajib
Belajar dua belas tahun sejak 2006.
2. Program Pembangunan Sektor Pendidikan
Urusan Pendidikan di
Kabupaten Jembrana dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga,
Pariwisata dan Kebudayaan serta SKPD Kantor Diklat Kabupaten Jembrana dengan
program dan kegiatan masing-masing. Program yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana,
yaitu :
1.
Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Program Wajib
Belajar 9 Tahun
4.
Program
Pendidikan Menengah
5.
Program
Pendidikan Non Formal
6.
Program
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7.
Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan
8.
Program Wajib
Belajar 12 Tahun
Selain Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan formal yang
dilaksanakan oleh Dinas Dikporaparbud dalam rangka peningkatan keterampilan
bagi masyarakat umum dan aparatur juga dilaksanakan berbagai program kegiatan
pendidikan dan latihan dengan SKPD pelaksana Kantor Diklat Kabupaten Jembrana.
Adapun Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Program Administrasi Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pendidikan Non Formal
4.
Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Realisasi
Pembangunan Sektor Pendidikan
Berikut realisasi beberapa best practices/ praktik terbaik program untuk
mengatasi masalah pendidikan di Kabupaten Jembrama
1) Program Wajib Belajar sembilan tahun
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
dan pengadaan meubel terdapat dana luncuran dari pusat yaitu Dana Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) sebesar Rp. 1.030.573.000,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 981.106.000 atau 95,20 % dana tersebut adalah
untuk rehab sedang/berat 11 sekolah dasar dengan capaian kinerja kegiatan
sebesar 100%, dimana luncuran dana tersebut masuk ke APBD Perubahan tahun 2011.
Untuk rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan
upacara, dan fasilitas parkir dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
311.250.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 308.862.000,00 atau 99,23%
dengan tingkat capaian kinerja 100% adalah untuk pagar alas 4 Sekolah dasar
prasarana pendidikan yang bersumber dari silpa DAK Tahun 2010 yang tidak bisa
dialokasikan di tahun 2010 sebesar Rp. 11.638.945.000,00 dan dapat
direalisasikan tahun 2011 sebesar Rp.2.253.531.000, adalah untuk rehab 8 SMP
dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan (alat pembelajaran TIK) untuk
sekolah dasar. Sedangkan pengadaan buku pelajaran tidak bisa dilaksanakan karena
gagal tender, sehingga ada dana yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp.
9.385.414.000,00 (80,64%).
Untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana dan
kualitas pendidikan sekolah dasar dan kegiatan peningkatan sarana prasarana dan
kualitas pendidikan sekolah menengah pertama yang bersumber dari dana DAK tahun
2011, dianggarkan masing–masing sebesar Rp. 11.865.970.000 dan Rp.2.832.180.000
tidak dapat dilaksanakan/direalisasikan karena petunjuk teknis DAK dari
pemerintah pusat datangnya Bulan September 2011, sehingga kegiatan tidak bisa
dilaksanakan dan dianggarkan kembali tahun 2012 (silpa terikat DAK th 2012).
Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan diluar kegiatan
fisik seperti penyediaan bantuan bantuan operasional sekolah jenjang SD/SDLB
Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta untuk 210 sekolah (anggaran dari pemerintah
pusat) dipergunakan untuk kegiatan kegiatan untuk menunjang kegiatan sekolah
dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 16.860.218.500 dengan realisasi
sebesar Rp. 16.573.375.751,00 atau 98,30%, kegiatan lomba-lomba pendidikan
dianggarkan sebesar Rp. 77.133.900 dengan realisasi sebesar Rp. 441.957.486,00
atau 91,01% terjadi penghematan anggaran sebesar Rp.43.682.514,00 atau 8,99%.
Untuk peningkatan operasional sekolah TK, pemerintah
daerah melalui Dinas Dikporaparbud melaksanakan kegiatan penyelenggaraan
operasional sekolah untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah di tingkat TK
untuk 39 sekolah, dan untuk meningkatkan prestasi siswa di bidang mata
pelajaran maka Dinas Dikporaparbud telah melaksanakan kegiatan lomba-lomba
olimpiade mata pelajaran yang diikuti oleh 12 orang dengan anggaran yang
disediakan sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 11.200.000 atau
56%. Terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 8.800.000,00 (44,00%) dengan tingkat
capaian kinerja 100%.
Sedangkan untuk dana pendampingan Biaya Operasional
Pendidikan Provinsi Bali untuk SD dan SMP dianggarkan sebesar Rp.
1.221.699.960,00 tidak dapat direalisasikan karena kegiatannya tidak dirinci
(gelondongan), sehingga harus dilaksanakan menunggu perubahan anggaran, dan
setelah perubahan berjalan proses keuangan dengan menggunakan Tambahan Uang
Persediaan (TUP) yang akan diselesaikan dengan GU Nihil, sehingga harus ada SPJ
dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) hari. Karena waktu yang sangat singkat para
Kepala Sekolah tidak bersedia membuat SPJ dalam waktu tersebut sehingga
disepakati untuk diluncurkan pada tahun 2012.
2) Program Pendidikan Menengah
Kegiatan pembangunan gedung sekolah dengan rencana
pembangunan SMK Kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp. 700.000.000 yang
rencananya akan dibangun di Kecamatan
Melaya tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya pembebasan tanah dari
Pemerintah Provinsi Bali (masih dalam proses), namun kegiatan pembangunan
gedung sekolah untuk SMK IV (Kesehatan) ini kembali dianggarkan pada anggaran
tahun 2012.
Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi siswa terutama
siswa SMK, pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Dikporaparbud
melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat peraga/praktek siswa yang dianggarkan
sebesar Rp. 184.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 156.255.000,00
(84,92%) ada penghematan anggaran sebesar Rp. 27.745.000,00 (15,08%).
Dalam Program Pendidikan Menengah juga dilaksanakan
kegiatan-kegiatan yang memberikan motivasi siswa dan prestasi di bidang mata
pelajaran seperti kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran dimana
dianggarkan sebesar Rp.240.000.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp.
50.526.920,00 atau 21,05%, kegiatan lomba-lomba pendidikan dianggarkan sebesar
Rp.164.400.950,00 dengan realisasi sebesar Rp. 66.026.000,00 atau 40,16%.
Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan operasional
pendidikan di SMP, SMA dan SMK melalui kegiatan Penyelenggaraan Bantuan
Operasional Pendidikan SMP, SMA dan SMK dianggarkan sebesar Rp. 3.651.578.000,00
dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.035.342.646,00 atau 83,12%.
3) Program Pendidikan Non Formal
Untuk mendukung Program Pendidikan Non Formal berbagai
kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain adalah kegiatan Jambore
PTK– PNF dimana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar
Rp.8.480.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.280.000,- atau 85,85% dengan
tingkat capaian kinerja 100% dari segi anggaran ada penghematan sebesar
Rp.1.200.000 (14,15%) karena belanja akomodasi di tanggung Provinsi Bali.
Sedangkan untuk kegiatan Hari Anak Nasional dianggarkan sebesar Rp.7.862.500,00
dengan realisasi Rp.0,00 karena kegiatan bersamaan dengan kegiatan Gebyar PAUD
dan pelaksanaan kegiatan Hari Anak Nasional biaya sudah di tanggung pihak
Provinsi Bali sehingga anggaran tidak dipergunakan.
Kegiatan Aksara Internasional dianggarkan sebesar Rp.
5.072.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.622.500,00 atau 91,12%, sedangkan
kegiatan Gebyar PAUD dianggarkan sebesar Rp. 17.862.500 dapat direalisasikan
sebesar Rp. 3.662.500 atau 20,50% kegiatan tersebut dapat diefisiensikan
mengingat sebagian dana sudah ditanggung Provinsi Bali, sehingga tidak dobel
penggunaan anggaran.
D.
INDIKATOR KEBERHASILAN
Keberhasilan pembangunan
sektor pendidikan di Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 dapat dilihat dari
capaian terhadap indikator pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Angka Partisipasi APK dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI tahun
2010 hingga tahun 2011 adalah sebagai berikut :
2. Angka Partisipasi APK dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2010
sampai dengan 2011 adalah sbb:
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA
tahun 2010 hingga tahun 2011 sebagai berikut :
4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2010 dan tahun 2011.
5. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 tahun 2010 dan
tahun 2011.
E.
ANALISIS
1.
Kebijakan Kabupaten Jembrana di Sektor Pendidikan
Kabupaten
Jembrana bukan daerah yang kaya sumber
daya alam dan keuangan. Kabupaten Jembrana bisa mengatasi keterbatasan anggaran yang dimiliki dengan
malakukan gebrakan dipelayanan dasar melalui biaya pendidikan dan kesehatan
secara gratis. Kabupaten Jembrana telah berhasil
menjadi best practice pengelolaan APBD yang bermanfaat bagi
kesejahteraan rakyatnya. Dengan
kondisi anggaran yang sangat terbatas, kabupaten Jembrana berhasil menjalankan
program unggulan di sektor pendidikan seperti bebas SPP seluruh siswa sekolah negeri, beasiswa bagi sekolah
swasta, program beasiswa
perguruaan tinggi. Hal itu, dapat dilihat dari meningkatnya tingkat partisipasi
siswa untuk bersekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas.
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan
dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk
mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang
atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan
ekonomi terhadap kualitas hidup. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Jembrana,
perkembangan IPM di Kabupaten Jembrana selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami
peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang selama ini
dilakukan telah berdampak pada peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Jembrana.
2.
Partisipasi Masyarakat
Partisipasi mengandung pengertian lebih dari sekedar peran serta. Partisipasi memiliki peran yang lebih aktif dan
mengandung unsur kesetaraan dan kedaulatan dari para pelaku partisipasi.
Sedangkan peran serta bisa diartikan sebagai pelengkap dan tidak harus
kesetaraan. Jadi partisipasi dalam arti
luas mencakup involvement dan empowerment. Partisipasi terentang mulai
dari pembuatan kebijakan, implementasinya sampai kendali warga negara terhadapnya.
Partisipasi adalah hak; sebuah layanan dasar dan bagian yang integral dari local
governance. Dalam citizen centered government, partisipasi publik merupakan
alat bagi good public governance.
Keputusan
Bupati Jembrana berkaitan dengan kebijakan di sektor pendidikan diambil setelah
mendengar dan melakukan diskuksi dengan pejabat daerah dan tidak bersifat
sektoral. Keterlibatan masyarakat dalam mengambil kebijakan menjadi prioritas
pemerintah daerah, antara lain dengan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga
terkait seperti komite Sekolah, PGRI dan Lembaga Adat. Selain itu, masyarakat
juga dilibatkan dalam proses implementasi/ penerapan dan evaluasi kebijakan.
Pendidikan
merupakan hal penting bagi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat tidak dapat
dihidarkan. Kesadaran orangtua untuk menyekolahkan anakknya di Kabupaten
Jembrana tinggi. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan juga dipengaruhi
lembaga dan tokoh adat, yang merupakan agen pemerintah untuk menyebarluaskan
kebijkan. Tipe partisipasi menurut
Dusseldorp, penggolongan berdasarkan pada cara keterlibatan, partisipasi
masyarakat dapat dikategorikn partisipasi langsung.
3.
Kepemimpinan
Keberhasilan itu didasari juga oleh komitmen politik dari
pemerintah yaitu Kepala Daerah, dukungan politik dari DPRD dan sumber daya finansial yang memadai. Komitmen
pemerintah akan kebijakan-kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakt miskin,
dengan mengutamakan alokasi anggaran untuk bidang-bidang yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat yakni pendidikan,
kesehatan, dan peningkatan ekonomi.
Dominasi Bupati dalam penetapan
prioritas dan pelaksanaan program tentu tidak serta merta kebijakan tersebut
tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam kasus Jembrana,
kepemimpinan Bupati I Putu Artha merupakan faktor
penting dalam keberhasilan program, terutama di sektor pendidikan. Komitmen
bupati dimulai dari pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Karena itu, dengan
dukungan birokrasi perluasan kesempatan dan peningkatan kualitas pendidikan
dapat dicapai.
4.
Saran
Solusi yang diambil dalam
mengatasi permasalahan mengenai pendidikan di Kabupaten Jembrana, baliadalah
sebagai berikut :
1. Pemberian Bantuan beasiswa pendidikan adalah
bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang selama ini diberikan
kepada siswa dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK sampai ke Perguruan Tinggi sekaligus
untuk dapat menumbuhkan minat bersekolah, tetapi masih perlu untuk pendataan
terutama bagi siswa yang berada pada keluarga miskin dan kurang mampu.
2. Untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dekonsentrasi
agar bisa diswakelolakan memerlukan pendekatan dengan Daerah Provinsi dengan
mengadakan permohonan untuk bisa dilaksanakan secara swakelola dan untuk Dana
DAK supaya lebih sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat supaya dalam menurunkan
juknis pengelolaan dana DAK supaya bisa lebih awal sehingga kegiatan
pembangunan pendidikan bisa lebih awal dilaksanakan.
F.
DAFTAR PUSTAKA
Pemerintah Kabupaten
Jembrana. 2012. LKPJ - Pemerintah
Kabupaten Jembrana. Diperoleh
4 Desember 2012, http://www.jembranakab.go.id/.
Peraturan Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011.
Wahyuningsih, R.D., Hartanto, R.V.P, &
Hastjarjo, S. 2012. Public Governance:
Pemerintah dan Masyarakat Saling Menguatkan Dalam Kepedulian dan Sinergitas.
Surakarta: UNS Press.
Saya telah berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan pinjaman Suzan yang meminjamkan uang tanpa membayar lebih dulu.
BalasHapusNama saya Amisha, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman internet di Asia dan di seluruh dunia untuk berhati-hati, karena mereka menipu dan meminjamkan pinjaman palsu di internet.
Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana seorang teman membawa saya ke pemberi pinjaman asli, setelah itu saya scammed oleh beberapa kreditor di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai saya bertemu kreditur terpercaya ini bernama perusahaan Suzan investment. Perusahaan suzan meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 600 juta rupiah (Rp600.000.000) dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan.
Saya sangat terkejut dan senang menerima pinjaman saya. Saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi mereka melalui email: (Suzaninvestment@gmail.com) Anda tidak akan kecewa mendapatkan pinjaman jika memenuhi persyaratan.
Anda juga bisa menghubungi saya: (Ammisha1213@gmail.com) jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut