Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 15 Mei 2012

Makalah Sistem Perekonomian Negara (EDISI REVISI)

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN MADIUN MELALUI PNPM MANDIRI

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Sistem Perekonomian Negara

Dosen Pengampu : Wijianto, S.Pd, M.Sc.

AGUS PRASETIYO

NIM. K6410002

PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.

Istilah pembangunan ekonomi secara luas pada dasarnya adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera. Menurut pendapat Profesor Goulet ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yaitu, kecukupan (sustenance), jati diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom). Ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang jaman.

Kabupaten Madiun, adalah sebuah kabupaten di jawa Timur, dengan luas 1.010,86 km². Potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun adalah sebesar Rp. 27.439.735.253,67 penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar RP. 7.972.000.000 dan rata-rata pendapatan per kapita adalah Rp.5.030.000. Menurut data BPS (2009) mempunyai jumlah kemiskinan Kab. Madiun mencapai 20,98%. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, bahkan pendidikan.

PNPM Mandiri merupakan salah satu model kebijakan program yang berorientasi pada peningkatan partisipatisi aktif seluruh komponen masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi sebagai obyek tetapi subyek penanggulangan kemiskinan. Mereka dapat menentukan sendiri bentuk kegiatan sesuai kebutuhan, potensi dan kondisi daerahnya.

Melalui dana PNPM Mandiri tersebut program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja merupakan konsentrasi kebijakan utama dari Pemkab Madiun, dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat setempat. Terdapat tiga pilar pokok yang harus sinergi supaya pelaksanaan pembangunan berjalan lancar sesuai sasaran, yakni dukungan politik yang kuat, baik dari legislatif, eksekutif, ataupun seluruh pemangku kepentingan. Juga, adanya kebijakan yang disertai instrumen kebijakan seperti regulasi, institusi, mekanisme pendanaan, SDM, serta sosialisasi yang memadai, dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya dukungan masyarakat.

Jadi, dengan adanya PNPM Mandiri masyarakat yang berpendapatan rendah, miskin, dan terbelakang, khususnya dalam kehidupan ekonominya dapat terdorong dan termotivasi membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk dapat mengembangkan diri dalam kehidupan. Dalam hubungan ini, pembangunan pedesaan haruslah ditinjau dalam konteksnya yang jauh ke masa depan mengenai transformasi ekonomi dan struktur sosial, kelembagaan, hubungan, dan cara kerja di daerah pedesaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keadaan ekonomi di Kabupaten Madiun ?

2. Apa peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah ?

3. Bagaimana pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Madiun ?

4. Bagaimana hubungan pembangunan ekonomi daerah dengan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun ?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui keadaan ekonomi Kabupaten Madiun.

2. Menjelaskan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah.

3. Mendeskripsikan pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Madiun.

4. Menganalisa hubungan pembangunan ekonomi daerah dengan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Penulisan makalah ini disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas terstruktur Uji Kompetensi Dasar 2 dari mata kuliah sistem Perekonomian Negara semester 4 (Genap) yang diampu oleh Wijianto, S.Pd, M.Sc.

2. Bagi Pembaca

Makalah ini diharapkan dapat menambah referensi pustaka dalam mengkaji permasalahan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan, khususnya di Kabupaten Madiun.

BAB II

PERMASALAHAN

Menurut data BPS (2009) bahwa pada tahun 2009, jumlah rumah tangga miskin di Jatim saat ini mencapai 3.079.822 keluarga. Sedangkan, jumlah kemiskinan di Kabupaten Madiun mencapai angka 20,98%.

Jumlah rumah tangga sangat miskin di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan tahun 2011 bertambah 1.624 keluarga atau naik sekitar 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dibantah terkait dengan meningkatnya jumlah masyarakat miskin.

Data Pemerintah Kabupaten Madiun menyebutkan, jumlah penerima bantuan PKH tahun 2010 hanya 8.346 rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang tersebar di 10 kecamatan dari total 15 kecamatan. Akan tetapi, pada tahun 2011 jumlah penerima PKH naik menjadi 9.970 RTSM yang tersebar di 15 kecamatan. PKH merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga miskin.

Berdasarkan data Pemkab Madiun, jumlah total penduduk miskin dan hampir miskin saat ini mencapai 47.000 RTM yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah penduduk miskin ini berkurang dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 54.000 rumah tangga miskin.

Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, bahkan pendidikan. Karena itu, mereka ini seringkali dimasukkan ke dalam kelompok yang sangat rentan (vurnerable) dan tidak berdaya (empowerless).

BAB III

PEMBAHASAN

A. KABUPATEN MADIUN

1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun adalah sebuah kabupaten di jawa Timur, dengan luas 1.010,86 km². Batas-batas wilayah : Bojonegoro di utara, Nganjuk di timur, Ponorogo di selatan, serta Kota Madiun, Magetan dan Ngawi di barat. Ibukotanya adalah Caruban, merupakan bagian dari Kecamatan Mejayan sesuai dengan PP No. 52 Tahun 2010. Madiun dilintasi jalur utama Surabaya-Yogyakarta, daerah ini juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa. Kota-kota kecamatan yang cukup signifikan adalah Caruban, Saradan, Dolopo, Dagangan dan Balerejo. Bagian utara wilayah Madiun berupa perbukitan, bagian tengah merupakan dataran tinggi dan bergelombang, sedangkan bagian tenggara berupa pegunungan. Potensi yang menonjol saat ini adalah pertanian padi, kedelai, palawija, perkebunan kakao, kopi, mangga, durian, rambutan dan produk hasil hutan dan produk olahan lainnya seperti kerajinan kayu jati dan lain sebagainya. Durian dan kakao banyak di budidayakan di Kecamatan Dagangan dan Kare. Kebun Kopi dengan skala besar di budidayakan di Kandangan, Kecamatan Kare.

2. Demografi Kabupaten Madiun

Berdasarkan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun per tanggal 20 Januari 2009, menyebutkan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun pada tahun 2008 adalah sebesar 769.497 orang. Dari jumlah tersebut yang berusia 7 – 12 tahun sebanyak 55.345 orang, 28132 orang berusia 13 – 15 tahun, dan 39.864 orang berusia 16 – 18 tahun.

Berdasarkan data tahun 2008 penduduk Kabupaten Madiun naik 1.033 orang (0,13%). Sedangkan angka kelahiran bertambah sebesar 3.635 orang (0,47%) dan angka kematian sebesar 2.861 orang (0,37%), angka pendatang sebesar 3.970 orang (0,51%) dan angka pindah sebesar 3.711 orang (0,48%). Kepadatan penduduk Kabupaten Madiun adalah 760 per km² dengan kecamatan Geger sebagai kecamatan terpadat ( 1.840 jiwa/km²) dengan jumlah penduduk sebesar 67.498 orang (8,77%) sedangkan kecamatan Sawahan sebagai kecamatan terjarang (182 jiwa/km²) dengan jumlah penduduk sebesar 26.497 orang (3,44%).

Adat istiadat yang sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut: Bersih desa, Tingkepan, Gotang royong cukup kuat. Keadaan keagamaan dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 99,34 %, Protestan sebanyak 0,56 %, Katholik 0,08 %, Hindu 0,006 % dan Budha 0,004 %.

3. Keadaan Geografis Kabupaten Madiun

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Madiun yang berwawasan ramah lingkungan harus dijadikan pedoman perencanaan terpadu pembangunan, agar tatanan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dapat dilakukan secara tepat guna, berdaya guna serta berhasil guna secara berkelanjutan. Berhubungan dengan rencana umum tata ruang tersebut perlu diperhatikan beberapa hal yaitu : 1) Sawah beririgasi teknis tidak boleh dialih pungsikan atau dipinjamkan menjadi kawasan apapun. 2) Kawasan budidaya dan Non budidaya serta kawasan lindung.

Faktor iklim yang mencakup antara lain aspek lamanya musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan juga akan berpengarauh terhadap lingkungan seperti terhadap tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung, faktor iklim juga akan mempengaruhi pendidikan. Musim kemarau di Kabupaten Madiun biasanya pada bulan April sampai bulan Sebtember, sedangkan musim hujan terjadi bulan Oktober sampai bulan Maret, dan curah hujan rata adalah 135 mm, serta curah hujan teringgi dan terendah masing-masing adalah 235 mm dan 30 mm.

B. PEMBAHASAN

1. Keadaan Ekonomi Kabupaten Madiun

Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan pengembangan kualitas SDM.

Komponen	Jumlah (Rp.)	Komponen	Jumlah (Rp.)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27.439.735.253,67	Pendapatan per Kapita	5.030.000
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.972.000.000	Upah Minimun Regional (UMR)	500.000

Tingkat pendapatan suatu daerah dapat diukur antara lain dari pendapatan per kapita, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan asli daerah (PAD) serta gambaran kualitatif tentang keadaan sandang, pangan dan perumahan masyarakat. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun adalah sebesar Rp. 27.439.735.253,67, penerimaan dari PBB sebesar RP. 7.972.000.000 dan rata-rata pendapatan per kapita adalah Rp.5.030.000 sedangkan UMR yang berlaku Rp. 500.000 ( lihat tabel). Mengenai keadaan sandang, pangan dan perumahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Produksi tanaman bahan makanan dari tahun ke tahun selalu meningkat rata-rata 5,52%

2) Meningkatnya jumlah dan jenis industri dari tahun ke tahun mempengaruhi daya beli masyarakat akan sandang, pangan dan perumahan.

3) Jumlah Surat Ijin Perdagangan (SIUP) naik 0,10% karena setelah krisis moneter, perekonomian di Indonesia sudah mulai bangkit.

Mata pencaharian penduduk adalah di sektor pertanian, perburuhan dan perikanan sebanyak 177.457 orang (30,8%), di sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 1.534 orang (0,27%), di sektor listrik, gas dan air sebanyak 6.512 orang (1,13%), di sektor bangunan sebanyak 998 orang (0,17%), di sektor perdagangan 18.901 orang (3,29%), di sektor perhubungan 50.923 orang (8,85%), di sektor keuangan 6.102 orang (1,06%), dan di sektor jasa lainnya 3.645 orang (0,63%).

Jenis komoditi ekspor selama ini terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Madiun terdapat 6 ( Enam ) Jenis yaitu : Industri Logam Dasar sebanyak 2 buah dan Aneka Industri sebanyak 4 buah. Jumlah Koperasi yang sudah berbadan hukum di Kab. Madiun sebanyak 255 dengan rincian KUD 15 ( lima belas ) buah, Koperasi Pegawai Negeri 80 buah, jenis koperasi lainnya 160 buah.

2. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Dengan berbagai kewenangan yang akan dimiliki oleh daerah, maka daerah diharapkan akan sangat berperan didalam menciptakan iklim yang menunjang kegiatan perekonomian daerah. Prakarsa dan kreatifitas penyelenggara pemerintahan didaerah diharapkan akan segera meningkat. Penyelenggara pemerintah daerah karakternya akan berubah, dari penyedia (provider) menjadi fasilitator, motivator, dan katalisator segenap kegiatan perekonomian didaerah. Berbagai kegiatan perekonomian yang tidak perlu dilakukan oleh pemerintah segera diserahkan kepada swasta dan masyarakat. Prakarsa swasta dan masyarakat didalam menggantikan peran pemerintah harus sangat didukung.

Pemerintah daerah juga harus menciptakan suasana yang mendukung tumbuhnya jiwa wiraswasta dan wirausaha warganya. Iklim kompetisi yang sehat juga harus senantiasa dijaga dan dikembangkan melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Kesempatan yang sama dan setara juga harus dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang akan terjun dalam kegiatan perekonomian. Pemodal (investor) senantiasa ingin mendapatkan kepastian dan ketepatan waktu dari berbagai proses yang berhubungan dengan penyelenggara pemerintahan di daerah. Untuk itu keterbukaan, kepastian, ketepatan tindak, ketepatan waktu, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah juga akan menjadi prasyarat utama akan datangnya pemodal ke daerah.

Lincolin Arsyad (2000), secara garis besar menggambarkan strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu strategi pengembangan fisik, strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan sumber daya manusia dan strategi pengembangan masyarakatnya.

Berbagai peraturan yang menunjang pengembangan ekonomi daerah baik langsung maupun tidak langsung harus disebar luaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah, meliputi: a) Rencana Tata Ruang Wilayah, b) Rencana Tata Guna Tanah, c) Rencana Tata Guna Sumber Daya Air, d) Peraturan Baku Mutu Lingkungan Hidup.

Sedangkan insentif yang harus diberikan oleh pemerintah daerah didalam rangka menunjang pengembangan perekonomian daerah antara lain dengan: a) Keterbukaan dan kemudahan mendapatkan informasi, b) Kemudahan perijinan, c) Perpajakan dan retribusi yang tepat dan jelas, d) Harga tanah yang masuk akal (reasonable), e) Penyediaan prasarana lingkungan dan pekerjaan umum, f) Penyediaan sumber energi g) Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi.

Selain itu juga hubungan antara desa dan kota (rural-urban linkages) merupakan faktor yang penting didalam pengembangan perekonomian daerah. Disatu sisi masyarakat perkotaan yang bersifat pengguna hasil pertanian dan pemasok hasil industri dan jasa, disisi lain masyarakat perdesaan yang bersifat pemasok hasil-hasil pertanian, dan pengguna hasil industri dan jasa, interaksinya harus senantiasa dijaga. Perlindungan keduanya akan menciptakan interaksi yang saling menguntungkan.

Dengan otonomi daerah maka perkembangan perekonomian didaerah diharapkan akan lebih efisien, mempunyai keuntungan komparatif, berdaya saing, dan bermanfaat bagi masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan kerja. Lebih jauh lagi kondisi lingkungan hidup akan tetap terjaga dan lestari.

3. Pengembangan Ekonomi Kabupaten Madiun melalui PNMP Mandiri

Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengelurkan Rp 4,3 miliar dana PNPM Mandiri Pedesaan bagi 14 kecamatan yang ada, guna meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Alokasi dana kegiatan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini berasal dari DIPA Tahun 2009 Kabupaten Madiun. Masing-masing kecamatan ada di Kabupaten Madiun mendapatkan dana, akan tetapi jumlah yang didapat tiap-tiap kecamatan tidaklah sama. Hal ini disebabakan adanya perbedaan jumlah warga sasaran yang dituju.

PNPM Mandiri mempunyai karakteristik program tersendiri dibandingkan program pengentasan kemiskinan (taskin) sebelumnya. Program ini merupakan salah satu model kebijakan program yang berorientasi pada peningkatan partisipatisi aktif seluruh komponen masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Dengan demikian, masyarakat tidak lagi sebagai obyek tetapi subyek penanggulangan kemiskinan. Mereka dapat menentukan sendiri bentuk kegiatan sesuai kebutuhan, potensi dan kondisi daerahnya. Misalnya, kebutuhan akan pembangunan jembatan atau sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan ataupun kursus ketrampilan. Yang terpenting PNPM Mandiri dapat meningkatkan taraf hidup warga masyarakat.

4. Hubungan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Madiun

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk meghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Dengan adanya pembangunan ekonomi daerah inilah diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Indikator kesejahteraan masyarakat sendiri yang harus dipenuhi ada 3 yaitu, kecukupan (sustenance), jati diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom).

Di era sekarang ini melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Madiun melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun. PNPM Mandiri Kabupaten Madiun berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Alokasi dana PNPM Mandiri Kabupaten Madiun diutamakan untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya yang tersalur melalui UKM dan koperasi.

Dalam hubungan ini, pembangunan pedesaan haruslah ditinjau dalam konteksnya yang jauh ke masa depan mengenai transformasi ekonomi dan struktur sosial, kelembagaan, hubungan, dan cara kerja di daerah pedesaan. Sasaran pembangunannya antara lain adalah penciptaan kesempatan kerja produktif yang lebih banyak, kesempatan berusaha yang lebih merata, distribusi pelayanan kesehatan, gizi dan perumahan yang lebih merata, dan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keadaan ekonomi Kabupaten Madiun dapat dilihat dari potensi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 27.439.735.253,67 penerimaan dari PBB sebesar Rp. 7.972.000.000 dan pendapatan per kapita adalah Rp. 5.030.000.

2. Peran penyelenggara pemerintah daerah sebagai penyelenggara ekonomi yaitu, dari penyedia (provider) menjadi fasilitator, motivator, dan katalisator segenap kegiatan perekonomian didaerah.

3. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program dari pemerintah Kabupaten Madiun guna meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Program ini merupakan salah satu model kebijakan program yang berorientasi pada peningkatan partisipatisi aktif seluruh komponen masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

4. Hubungan antara PNPM Mandiri dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun yaitu masyarakat yang berpendapatan rendah, miskin, dan terbelakang, khusunya dalam kehidupan ekonominya dapat terdorong dan termotivasi membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk dapat mengembangkan diri dalam kehidupan.

B. Saran

Pemerintah daerah harus menciptakan kondisi yang mendukung dan tumbuhnya jiwa wiraswasta dan wirausaha warganya. Iklim kompetisi yang sehat juga harus senantiasa dijaga dan dikembangkan melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Peran serta masyarakat, swasta dan investor juga diperlukan dalam pembangunan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN.

Basri, Faisal. 2002. Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Wijianto. 2011. Bahan Kuliah : Sistem Perekonomian Negara. Surakarta : Prodi PPKn UNS.

Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Website :

http://ictdindikkabupatenmadiun.wordpress.com/2009/07/23/profil-pendidikan-kabupaten-madiun-tahun-20082009/

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Madiun

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_Ekonomi

http://www.koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=3655

http://www.pnpm-mandiri.org

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Jumat, 13 April 2012

Sri Mulyani Indrawati (Indonesian Version)

Sri Mulyani Indrawati

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari

Menteri Keuangan Indonesia ke-26
Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sambutan pada pembukaan acara Investor Summit and Capital Market Expo 2009
Direktur Pelaksana Bank Dunia
Mulai menjabat 1 Juni 2010
Presiden	Robert B. Zoellick
Akan menggantikan	Juan Jose Daboub
Masa jabatan 7 Desember 2005–20 Mei 2010
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu	Jusuf Anwar
Pengganti	Agus Martowardojo
Pelaksana Tugas Menteri Kooordinator Perekonomian Indonesia ke-12
Masa jabatan 13 Juni 2008–22 Oktober 2009
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu	Boediono
Pengganti	Hatta Rajasa
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia ke-7
Masa jabatan 21 Oktober 2004–7 Desember 2005
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu	Kwik Kian Gie
Pengganti	Paskah Suzetta

Lahir	26 Agustus 1962 (umur 48) Tanjungkarang, Lampung, Indonesia
Almamater	Universitas Indonesia University of lllinois Urbana Champaign
Agama	Islam

Sri Mulyani Indrawati (lahir di Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962; umur 48 tahun) adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Begitu, dia berkantor di Kantor Bank Dunia, dia praktis meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan. Sebelum menjabat menteri keuangan, dia menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.^[1] Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008^[2] dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.^[3]

Daftar isi

[sembunyikan]

[sunting] Pendidikan

Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia. (1981 – 1986)
Master of Science of Policy Economics di University of lllinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988 – 1990)
Ph.D. of Economics di University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A. (1990 – 1992)

[sunting] Spesialisasi Penelitian

Ekonomi Moneter dan Perbankan
Ekonomi Tenaga Kerja

[sunting] Pengalaman Kerja

Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), Juni 1998 – Sekarang
Nara Sumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum – Departemen Kehakiman RI, Agustus 1998 s/d Maret 1999.
Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1999 – 2000, Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 15 Mei 1999 – Sekarang
Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, Juni 1998 s/d sekarang.
Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI-TVRI XXXI, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan, terhitung 1 April 1999 - Sekarang
Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia, Agustus 1998 – Sekarang
Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S3 atas nama Sdr. Andrianto Widjaya NRP. 95507 Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor, Juni 1998
Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 1996 – 2000
Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI, 1996-Maret 1999
Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI, Mei 1995 – Juni 1998
Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan LPEM FEUI, 1993 – Mei 1995
Research Associate, LPEM FEUI, 1992 – Sekarang
Pengajar Program S1 & Program Extension FEUI, S2, S3, Magister Manajemen Universitas Indonesia, 1986 – Sekarang
Anggota Kelompok Kerja – GATS Departemen Keuangan, RI 1995
Anggota Kelompak Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan – BKKBN, 1995
Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk, Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN, Mei – Desember 1995
Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS, 1994 – 1995
Asisten Profesor, University of lllinois at Urbana, Champaign, USA, 1990 – 1992
Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia, 1985 – 1986

[sunting] Kegiatan Penelitian

Research Demand for Housing, World Bank Project, 1986
Kompetisi Perbankan di Jakarta/Indonesia, BNI 1946, 1987
Study on Effects on Long-term Overseas Training on Indonesia Participant Trainees. OTO Bappenas – LPEM FEUI, 1998
Penyusunan Study Dampak Ekonomi Sosial Kehutanan Indonesia . Departemen Kehutanan – LPEM FEUI, 1992
Survei Pemasaran Pelumas Otomotif Indonesia. Pertamina – LPEM FEUI, 1993
The Prospect of Automotive Market and Factors Affecting Consumer Behavior on Purchasing Car. PT. Toyota Astra – LPEM FEUI, 1994
Inflasi di Indonesia : Fenomena Sisi Penawaran atau Permintaan atau keduanya. Kantor Menko Ekuwasbang – Bulog – LPEM FEUI, 1994
Restrukturisasi Anggaran Daerah. Departemen Dalam Negeri – LPEM FEUI, 1995
The Evaluation of Degree and non degree training – OTO Bappenas, 1995
Fiscal Reform in Indonesia : History and Perspective, 1995
Potensi Tabungan Pelajar DKI Jakarta. Bank Indonesia – LPEM FEUI, 1995
Studi Rencana Kerja untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Departemen Pariwisata, Pos & Telekomunikasi – LPEM FEUI, 1996
Interregional Input-Output (JICA Stage III), 1996
Studi Kesiapan Industri Dalam Negeri Memasuki Era Perdagangan Bebas, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, LPEM FEUI, 1997
Penyusunan Rancangan Repelita VII. Departemen Perindustrian dan Perdagangan , 1997
Indonesia Economic Outlook 1998/1999. Indonesia Forum 1998
Country Economic Review for Indonesia. Asian Development Bank, 1999

[sunting] Publikasi

Teori Moneter, Lembaga Penerbitan UI, 1986
Measuring the Labour Supply effect of Income Taxation Using a Life Cycle Labour Supply Model : A Case of Indonesia (Disertasi), 1992
A Dynamic Labour Supply Model for Developing Country : Consequences for Tax Policy (co author : Jane Leuthold) BEBR – University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A., 1992
" Ekonom dan Masalah Lingkungan ", Kompas, 4 Desember 1992
" Prospek dan Masalah Ekspor Indonesia", Suara Pembaharuan, April 1993
The Cohort Approach of a life Cycle Labour Supply, EKI, Desember 1993
" Tantangan Ekspor non Migas Indonesia ", DPE 1994
"Perkembangan Ekonomi Sumber Daya Manusia – Proceding " Seminar LP3Y – Jogya, Dalam Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan, 1995
"Dilema Hutang Luar Negeri dan PMA", Warta Ekonomi 26, 1995
"Prospek Ekonomi", Gramedia, 1995
Tantangan Transpormasi Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Era Globalisasi" (co dengan Dr. Ninasapti Triaswati) dalam : Alumni FEUI dan Tantangan Masa Depan, Gramedia, 1995.
"Liberalisasi dan Pemeratan dalam Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan, Tiara Wacana, 1995
Tinjauan Triwulan Perekonomian (Sri Mulyani dan Thia Jasmania), Ekonomi Keuangan Indonesia, Januari – April 1995
Performace of Indonesia State owned Enterprises, Seminar World Bank, April 1995
"Ability to Pay minimum wage and Workers Condition in Indonesia", Seminar World Bank Seminar, April 1995.
Workers in an integrating World, Discuss Panel World Development Report, 1995
Mungkinkah Ekonomi Rakyat ? Diskusi Series Bali – Post – Ekonomi Rakyat, 25 November 1995
"Tumbuh Tinggi dengan Uang Ketat", Warta Ekonomi , 5 Februari 1996
Inpres 2/1996 dan Pembangunan Industri Nasional, Dialog Pembangunan CIDES, 28 Maret 1996"Kijang Tetap Jadi Pilihan", Jawa Pos, 29 Maret 1996
"Sumber – sumber institusional dalam mewujudkan Demokrasi Ekonomi", Seminar Persadi, 18 Januari 1996
"Indonesia : Sustaining Manufactured Export Growth", Seminar Bappenas – ADB, 11 April 1996
Consistent Macroeconomic Development and its Limitation (Sri Mulyani dan Ari Kuncoro), Indonesia Economy Toward The Twenty First Century – IDE 1996
"Menggantung Harapan pada Tax Holiday", Majalah SWA, 16 Agustus 1996
"Globalisasi dan Kemandirian Ekonomi", Simposium Nasional Cendikiawan Indonesia Ke III, Jakarta 28 Agustus 1996
"Kesiapan Jawa Timur dalam mendukung pembangunan Industri Nasional", Seminar Kajian Industri : Tantangan Internasional dan Respon Industri di Jawa Timur Refreksi dan Prospektif, 2 November 1996
"Strategi Pembangunan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri – Usaha Kecil Menengah dan Koperasi" Seminar Yayasan Dana Bakti Astra, Jakarta 12 Maret 1997
"Kebijakan Harga dan Ketahanan Pangan Nasional", memperingati HUT Bulog, April 1997
"Pemerintah Versus Pasar", memperingati 70 Tahun, Prof. Widjojo Nitrisastro, Mei 1997
"Liberalisasi Challenges", Seminar ASEAN/ISI-Keijai Koho Center, Tokyo, 8 Juli 1997
"Isu Mobnas Dalam Dinamika Kebijakan Industri Nasional : Sebuah Tinjauan Ekonomi Politik", 21 Visi, 1997
"Tantangan Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Millenium Baru : Mempertahankan Pertumbuhan Dan Meletakkan Fundamental Yang Kokoh", Disampaikan Dalam Orasi Ilmiah Pada Acara Wisuda Lulusan STAN Dan PRODIP Keuangan, Plenary Hall – Jakarta Hilton Convention Center, 2 September 1997.
"Implikasi Bagi Dunia Bisnis Dari Gejolak Mata Uang", Diskusi BBD, 10 September 1997
"Economic Profile and Performance of ASEAN Countries" Konfrensi Federation of ASEAN Economic Association, Denpasar – Bali, 24-25 Oktober 1997
"Indonesia Economic Outlook 1998 (Challenger & Oportunities)" One Day seminar Radison Hotel, 27 November 1997
"Analisa Krisis Nilai Tukar dan Prospek Perekonomian Indonesia ke Depan", Seminar KBRI Singapura, 4 Desember 1997
"Small Industry Profiles and Policies", Two Day Seminar USAID-LPEM, Aryaduta Hotel, 17-18 Desember 1997
"Kesehatan Bank dan Lingkungan Makro Ekonomi", Dialog Bank Umum Nasional, 16 Januari 1998
"Evaluasi Ekonomi 1997 dan Tantangan Ekonomi 1998", Seminar LIPI, 20 Januari 1998
"Revisi RAPBN", Gatra, 24 Januari 1998
"Krisis Ekonomi Indonesia dan Langkah Reformasi", Orasi Ilmiah Universitas Indonesia, Balairung UI, 7 February 1998.
"APBN 1998/1999 dimasa Resesi dan Dimensi Revisi RAPBN 1998/1999", Diskusi HUT FKP DPR RI, 12 Februari 1998
Forget CBS, Get Serious About Reform, Indonesia Business, April 1998

[sunting] Catatan kaki

^ Syahrul, Yura, "Sri Mulyani, Menteri Keuangan Terbaik se-Asia", Tempointeraktif, 15 September 2006.
^ Qomariyah, Nurul, "Kalahkan Hillary, Sri Mulyani Masuk 100 Wanita Paling Berpengaruh", Detik, 28 Agustus 2008.
^ "Daftar 100 Wanita paling berpengaruh di Indonesia versi Globe Asia", Globe Asia.

Prasetiyo Institute