Sistem Ketatanegaraan Indonesia

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA : BUNYI TANGGAL

18 AGUSTUS 1945 (TERTULIS) DAN 14 NOVEMBER 1945 (PRAKTIK)

Dosen Pengampu : Drs. Machmud Al Rasyid, S.H., M.Si.

disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi

AGUS PRASETIYO

(K6410002)

PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 18 AGUSTUS 1945 (TERTULIS)

Sistem Ketatanegaraan Indonesia (secara tertulis) dalam UUD 1945 (sebelum perubahan/ amandemen konstitusi) yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut :

A. Bentuk negara adalah negara kesatuan,

B. Bentuk pemerintahan adalah republik,

C. Sistem pemerintahan adalah presidensiil, dan

D. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat.

A.    Bentuk Negara Kesatuan  

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Secara teori, Negara Kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Suatu bentuk negara yang tidak terdiri atas negara yang didalamnya tidak tidak terdapat daerah yang bersifat negara. Di dalam negara kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam negara.

Dalam praktiknya, kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan negara tersebut dapat dijalankan melalui cara yaitu dengan asas sentralisasi. Kata sentralisasi berasal dari kata Centrum yang artinya pusat atau memusat. Negara kesatuan dengan asas sentralisasi artinya kekuasaan pemerintahan itu dipusatkan, yaitu pada pemerintah pusat. Pemerintah pusatlah yang mengatur dan mengurus segara lurusan pemerintahan di seluruh wilayah negara itu. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas sentralisasi dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Hal ini didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

B.     Bentuk Pemerintahan Republik  

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik bukan monarki atau kerajaan. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa “kesatuan” adalah bentuk negara, sedang “republik” adalah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan disebut republik apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pemilihan.

C.    Sistem Pemerintahan Presidensiil

Sistem Presidensiil adalah sistem pemerintahan dimana Kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden, dan pemerintah tidak bertanggungawab kepada Parlemen. Sistem pemerintahan disebut presidensiil apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Ciri-cirinya :

• Penyelenggara negara berada di tangan Presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh suatu dewan/majelis.
• Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh Presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini karena Presiden tidak dipilih oleh parlemen.
• Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.
• Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
• Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

 Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Gambaran akan sistem pemerintahan di Indonesia dinyatakan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut :

1.      Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 4 ayat (1)

2.      Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 5 ayat (1)

3.      Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 5 ayat (2)

4.      Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Pasal 6 ayat (2)

5.      Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10

6.      Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 11

7.      Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 12

8.      Presiden mengangkat duta dan konsul. Pasal 13 ayat (1)

9.      Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Pasal 14

10.  Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Pasal 15

11.  Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah. Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3)

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan pemerintah Indonesia. Gambaran umum mengenai lembaga-lembaga sesuai UUD 1945 sebelum amendemen, antara lain :

              I.     Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 2 ayat (1). Adapun tugas dan wewenang MPR antara lain :

a.       Mengubah dan menetapkan UUD 1945 dan GBHN

b.      Memilih dan Melantik Presiden dan Wakil Presiden.

           II.     Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Mengenai DPR diatur dalam Ketentuan UUD 1945 Pasal 19 sampai 22 sebagai berikut :

Pasal 19

(1)   Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.

(2)   Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

(1)   Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2)   Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

(1)   Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.

(2)   Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

(1)   Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2)   Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3)   Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

        III.     Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Mengenai Dewan Pertimbangan Agung diatur dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 16 ayat (1) dan (2). Susunan anggota DPA ditetapkan oleh ketentuan undang-undang. Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden ke lembaga ini. Dan lembaga ini berhak memajukan usul/ saran kepada pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan Indonesia.

        IV.     Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu kekuasaan kehakiman di ada Indonesia. Hal itu diatur dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) berbunyi : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang (Pasal 24 ayat 2). Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang (Psal 25).

D. Sistem Politik Demokrasi

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, sistem politik yang dianut negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Hakikat demokrasi itu sendiri adalah kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat dan kekuasaan tersebut dijalankan oleh lembaga perwakilan rakyat yaitu MPR. Secara normatif sistem politik demokrasi yang dianut di Indonesia didasarkan atas nilai-nilai bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu, sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu sistem politik demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dasar Pancasila.

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 14 NOVEMBER 1945

(PRAKTIK)

 Sistem Ketatanegaraan Indonesia (secara tertulis) dalam UUD 1945 (sebelum perubahan/ amandemen konstitusi) yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipaparkan sebelumnya. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terlaksana semestinya. Berikut akan dijelaskan mengenai Sistem Ketatanegaraan Indonesia (secara praktik) yang dimulai pada tanggal 14 November 1945. Pada tanggal 14 November 1945 sistem yang dianut di Indonesia dari sistem pemerintahan presidensiil berubah manjadi sistem pemerintahan parlementer.

 

A.    Sistem Parlementer

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan dimana pemerintah (eksekutif) bertanggungjawab kepada parlemen (legislatif). Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :

• Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
• Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
• Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
• Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
• Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala negara adalah presiden dalam bentuk pemerintahan republik atau raja/sultan dalam bentuk pemerintahan monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara.
• Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet, Kepala Negara dapat membubarkan parlemen. Dengan demikian, presiden/raja atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.

Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif.

B.     Perubahan Sistem Presidensiil menjadi Sistem Parlementer

Dalam kurun bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sistem ketatanegaraan sesuai UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiil ("Semi-Parlementer") yang pertama dan Sutan Syahrir sebagai Ketua Kabinet (Perdana Menteri). Pada 14 November 1945 Kabinet Syahrir I terbentuk, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

Berlakunya UUD 1945 dari kurun waktu tanggal 18 Agustus 1945 hingga tanggal 27 Desember 1949, sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga negara belum berjalan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Hal tersebut dikarenakan, Lembaga-lembaga Tinggi Negara belum dapat dibentuk berdasarkan ketentuan UUD 1945, karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan tersebut di atas, oleh karena itu PPKI menetapkan Komite Nasional sebagai pembantu Presiden, untuk pembenarannya dicantumkan Pasal IV Aturan Peralihan.

Diberlakukan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 karena lembaga-lembaga negara yang tercantum dalam UUD 1945 belum dapat dibentuk karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan maka diberlakukan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi : “Sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleb Presiden dengan bantuan Komite Nasional”.

Berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, kekuasaan Presiden sangat besar karena meliputi kewenangan semua lembaga-lembaga tinggi negara, sedangkan Komite Nasional hanya berfungsi sebagai pembantu Presiden. Lembaga MPR, DPR, DPA belum dapat terbentuk maka berubahnya fungsi Komite Nasional Pusat Komite Nasional Pusat yang semula hanya sebagai pembantu Presiden menjadi badan yang memegang kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN) berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945.

Perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer Berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 11 Nopember 1945, yang kemudian disetujui oleh Presiden, dan diumumkan dengan maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 maka sistem kabinet presidensial diganti dengan sistem kabinet parlementer.

Hal tersebut tetap sah secara konstitusional karena lembaga legislatif belum terbentuk dan dalam ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 telah dinyatakan bahwa : “Sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleb Presiden dengan bantuan Komite Nasional”.

Sejak tanggal 14 Nopember 1945, kekuasaan pemerintah tidak dipegang oleh Presiden, tetapi dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet dengan para menteri sebagai anggota kabinet yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Para menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada KNIP  yang berfungsi sebagai DPR. Bahwa dalam kurun waktu 1945-1949 di dalam situasi dimana bangsa Indonesia dalam upaya memepertahankan kemerdekaan dari pihak kolonial Belanda. Pada tanggal 14 November 1945 sistem pemerintahan Indonesia berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Politik dan Strategi. http://courseware.politekniktelkom.ac.id Diakses 16 Mei 2011.

Anonim. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. http://id.wikipedia.org Diakses 16 Mei 2011.

http://www.belbuk.com Diakses 16 Mei 2011.

http://www.saldiisra.web.id Diakses 16 Mei 2011.

Mahfud MD, Moh. 2001. Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesi Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Purnama, Adi. 2010. Amademen UUD 1945. http://adipurnama.blogdetik.com Diakses 16 Mei 2011.

Simanjuntak, Marsillam. 1993. Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945. Jakarta: Pustaka Grafiti.

Utomo, Tri Widodo W. 1998. Ketatanegaraan RI (Diktat Pegangan untuk Diklat ADUM). Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat.

Wiratrama, R. Herlambang Perdana. Amandemen UUD 1945 (I-IV). Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Yamin, Muhammad. 1959. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid Pertama. Jakarta: Yayasan Prapanca.