Minggu, 04 Maret 2012

Strategi Pembelajaran : Problem Based-Learning

Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Pembelajaran PKN SMA 
KD : Menampilkan Perilaku Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari (sesuai aspek PKN “Civic Skills Participatory”)

Dosen Pengampu : Drs. Machmud Al Rasyid, SH, M.Si.
Mata Kuliah : Konsep Dasar Kewarganegaraan




Disusun Oleh : Kelompok 5
Anggota :
  1. Agus Prasetiyo     (K6410002)
  2. Intan Naur K.P.   (K6410033)
  3. Siti Nor R.            (K6410053)
  4. Tiara Faza N.        (K6410058)
  5. Tutut Ajeng S.     (K6410061)
  6. Sri Nurhidayati    (K6411055)

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011




BAB I
PENDAHULUAN
Budaya demokrasi adalah kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan  menghargai persamaan, kebebasan dan peraturan. Sedangkan Masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara yang memiliki ruang publik (public sphere) dalam mengemukakan pendapat, dan memiliki lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Kaitan keduanya, masyarakat madani merupakan tempat tumbuhnya demokrasi. Masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Masyarakat madani mensyaratkan adanya civic engagement yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Pemilu merupakan simbol bagi pelaksanaan pemilu.
Dari pengertian diatas sudah jelas kaitan atau hubungan antara budaya demokrasi dengan masyarakat madani. Maka dari itu kami mengambil Standart Kompetensi : Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani. Kompetensi Dasar : Menampilkan Perilaku Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-hari dari materi SMA kelas XI/semester 1 (Ganjil), karena KD yang kami pilih ini sesuai dengan civic skills participatory (keterampilan partisipasi kewarganegaraan), dimana warga negara itu ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan negaranya, seperti pemilu.
Selain itu, salah satu keterampilan yang mesti dikembangkan lewat Pendidikan Kewarganegaraan adalah kemampuan berpartisipasi (civic skills participatory) dan keterampilan sosial, seperti bekerjasama, berani mengemukakan pendapat, siap berbeda pendapat dengan ditopang argumentasi yang kuat, empati, dan toleransi.
Pelaksanaan budaya demokrasi dapat dilakukan di dalam keseharian dan lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat bangsa dan negara. Disini siswa dituntut mempunyai ketrampilan berpartisipasi (civic skills participatory) dan dapat melaksankannya dalam kehidupan sehari-hari. Kecakapan berpartisipasi antara lain berpartisipasi menggunakan hak dan kewajibannya. Bentuk pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah : menyusun tata tertib bersama; menyusun kelompok piket kelas memilih; ketua OSIS, ketua kelas. Contoh : Seorang siswa memiliki hak untuk mengikuti pemiliha ktua OSIS dan semua siswa wajib melapor pada polisi apabila menemui suatu Pelanggaran.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keterampilan sosial itu belum sepenuhnya dimiliki dan dilaksanakan oleh para siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas, seperti masih minimnya tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mengemukakan pendapat, gagasan, atau idenya yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang disajikan. Hal tersebut disebabkan karena model pembalajaran yang digunakan guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak variatif. Selain itu, adanya kecenderungan pengajaran disekolah yang menitikberatkan hafalan juga pembelajaran cenderung berpusat pada guru.
Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) bertujuan membantu siswa mengembangkan ketrampilan berfikir dan ketrampilan pemecahan masalah, belajar peranan orang dewasa yang otentik dan menjadi pelajar yang mandiri. Maka dari itu, kami sepakat memilih strategi pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) untuk mencapai tujuan PKn pada KD : Menampilkan Perilaku Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-hari sesuai aspek PKN (civic skills participatory/ ketrampilan berpartisipatif warga negara).


BAB II
PEMBAHASAN
A.  Pengertian
1.    Strategi Pembelajaran
Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran adalah suatu teknik dan metode mengajar seorang guru dalam proses pembelajaran agar siswa-siswinya mampu menyerap, mengaplikasikan dan mengamalkan ilmu dan materi dari guru agar tercapai tujuan pendidikan.
Dengan demikian peserta didik akan dapat belajar dengan baik apabila sesuatu yang dipelajarinya terkait dengan apa yang telah diketahui dan dengan kegiatan atau peristiwa yang dialami dan terjadi di sekelilingnya.
2.    Civic “Skill PartcipatoryKecakapan Kewarganegaraan (Civic skill) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, yang dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan-kecakapan intelektual (intellectual skills) dan kecakapan partisipasi (participation skills).
Civic skill partisipatory merupakan kecakapan kewarganegaraan dalam berpartisipasi. Contoh kecakapan berpartisipasi antara lain berpartisipasi menggunakan hak dan kewajibannya. Contohnya seorang warga memiliki hak untuk mengikuti pemilu dan semua warga Negara wajib melapor pada polisi apabila menemui suatu kejahatan yang ditemui.
Dimana kategori seseorang dapat dikatakan memiliki kecakapan partisipasi antara lain :
  1. Berinteraksi (termasuk berkomunikasi terhadap obyek yang berkaitan dengan masalah-masalah public..
  2. Memantau atau memonitor masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan-persoalan publik.
  3. Mempengaruhi proses politik pemerintahan baik secara formal maupun informal. 
B.     Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based-Learning) KD Menampilkan Perilaku Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari terkait Civic Skill Partisipatory
Untuk mengaitkan antara budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dengan kecakapan atau keterampilan partisipasi kewarganegaraan, kami memilih strategi pembelajaran berbasis masalah (PBL), karena kami rasa budaya demokrasi sepenuhnya berhubungan rakyat beserta bagaimana peran dan partisipasi mereka dalam negaranya.
Menurut Boud dan Felleti pembelajaran berdasarkan masalah ( problem based learning ) adalah suatu pendekatan untuk membelajarkan siswa untuk mengembangkan ketrampilan berfikir dan ketrampilan memecahkan masalah, belajar peranan orang dewasa yang otentik serta menjadi pelajar mandiri. Problem Based Learning (PBL) adalah suatu proses pembelajaran yang diawali dari masalah-masalah yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Problem Based Learning (PBL) adalah lingkungan belajar yang di dalamnya menggunakan masalah untuk belajar. Yaitu, sebelum siswa mempelajari suatu hal, mereka diharuskan mengidentifikasi suatu masalah, baik yang dihadapi secara nyata maupun telaah kasus. Masalah diajukan sedemikian rupa sehingga para siswa menemukan kebutuhan belajar yang diperlukan agar mereka dapat memecahkan masalah tersebut.
Dibawah ini penjabaran strategi Problem Based Learning (PBL) :
1)        Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
2)        Kelas                           : XI SMA
3)        Semester                      : 1 (Ganjil)
4)        Alokasi waktu             : 2 kali pertemuan (4 x 45 menit)
5)        Standart Kompetensi : 2 Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani
6)        Kompetensi Dasar       : 2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
7)        Indikator                     :
-     Mendeskripsikan nilai yang seharusnya dihargai dalam pelaksanaan sistem politik demokrasi Pancasila
-     Menujukkan pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam bentuk tata cara bermusyawarah dalam kehidupan sehari-hari menurut prinsip demokrasi
-     Memiliki keterampilan berpartisipatif dan berperan aktif dalam perilaku budaya demokrasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari
8)        Tujuan Pembelajaran
-     Siswa dapat Mendeskripsikan nilai yang seharusnya dihargai dalam pelaksanaan sistem politik demokrasi Pancasila
-     Siswa dapat Menujukan pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam bentuk tata cara bermusyawarah dalam kehidupan sehari-hari menurut prinsip demokrasi
-     Siswa dapat Memiliki keterampilan partisipatif dan berperan aktif dalam perilaku budaya demokrasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari
9)        Langkah PB :
  1. Guru menyiapkan materi yang akan disampaikan yakni mengenai KD Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, masalah khususnya pemilu di Indonesia.
  2. Setelah materi di berikan, guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok yang anggotanya 5-6 orang, kemudian tiap kelompok ada ketua dan sekretaris. Setiap anggota diutntut untuk bekerjasama dan berperan aktif dalam kerja kelompok ii.
  3. Tiap kelompok di beri tugas untuk mencari masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing kelompok mengidentifikasi dan mengklarifikasi dan menetapkan masalah-masalah yang perlu didiskusikan. Sesuai dengan materi yang telah di jelaskan yakni mengenai pemilu. Kemudian masalah tersebut di analisis menurut kelompok mereka masing-masing.
  4. Setelah menemukan masalah-masalah tersebut dan menganalisisnya, lalu masing-masing anggota di suruh menunjukkan ketrampilan patisipasi dalam perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan solusi atau pemecahan masalah yang sesuai.
  5. Pada pertemuan selanjutnya, tiap kelompok mendiskusikan masalah tersebut di depan kelas. Setiap kelompok diberi kesempatan menjelaskan tugas kelompok secara singkat.
  6. Kemudian di lakukan tanya jawab antar kelompok mengenai masalah tersebut. Waktu unuk masing-masing keompok dibaasi sesuai dengan jumlah kelompok yang ada.
  7. Langkah terakhir, guru dan siswa melakukan refleksi dan evaluasi tentang masalah pemilu yang di diskusikan.
10)    Referensi Pustaka :
-        Buku : Budiyanto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas XI. Erlangga : Jakarta.
-        Media cetak dan elektronik (Koran dan Televisi)
-        Internet

Kelebihan Problem Based Learning (PBL) antara lain :
  • PBL menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan siswa secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata.
  • PBL mendorong siswa untuk memecahkan permasalahan secara kompleks.
  • PBL dapat meningkatkan motivasi siswa belajar untuk mendorong kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan penting, sehingga mereka perlu untuk dihargai.
  • PBL memerlukan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan siswa untuk menggunakan informasi dengan beberapa disiplin ilmu yang dimiliki.
  • PBL melibatkan siswa untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata.
  • PBL mengadakan kerjasama atau kolaborasi antara siswa yang satu dengan yang lain, atau siswa dengan guru untuk memperluas komunitas, sehingga terjadi saling memberi dan menerima.
  • Fun, membuat suasana kelas menyenangkan, sehingga siswa maupun guru menikmati pembelajaran.
Kelemahan Problem Based Learning (PBL) antara lain:
  • Kebanyakan permasalahan “dunia nyata” yang tidak terpisahkan dengan masalah kedisiplinan, untuk itu disarankan mengajarkan dengan cara melatih dan memfasilitasi siswa dalam menghadapi masalah.
  • Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah.
  • Membutuhkan biaya yang cukup banyak.
  • Banyak guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, dimana guru memegang peran utama di kelas.
  • Banyaknya peralatan yang harus disediakan.


BAB III
PENUTUP
A.  Kesimpulan
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani, KD Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan kecakapan atau keterampilan partisipasi kewarganegaraan, karena kecakapan partisipasi seorang warga bisa dilihat dari bagaimana warga tersebut menjalankan hak dan kewajibannya. Salah satu contoh bentuk partisipasi warga yaitu pemilu, sedangkan pemilu itu sendiri merupakan bentuk dari demokrasi.
Memiliki keterampilan dan peran aktif dalam perilaku budaya demokrasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari
Strategi pembelajaran Problem Based Learning (PBL) digunakan untuk menghubungkan keterkaitan antara demokrasi dengan kecakapan partisipasi warga dalam materi PKn SMA, karena melalui strategi ini siswa dituntut untuk dapat memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan pemilu sebagai bentuk dari demokrasi. Ujuan utama pembelajran ini, siswa diharapakan ,emiliki keterampilan dan peran aktif dalam perilaku budaya demokrasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari
B.  Saran
Untuk mengatasi kelemahan dari pembelajaran berbasis masalah diatas seorang pendidik harus dapat mengatasi dengan cara memfasilitasi siswa dalam menghadapi masalah, membatasi waktu siswa dalam menyelesaikan masalah, meminimalis dan menyediakan peralatan yang sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya, serta menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga guru dan siswa merasa nyaman dalam proses pembelajaran.


DAFTAR PUSTAKA
Dikdik Baehaqi Arif. 2009. Kompetensi Kewarganegaraan Untuk Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia.
http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2197626-kelebihan-dan-kelemahan-pembelajaran-berbasis/#ixzz1h9zK5B00
Budiyanto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas XI. Erlangga : Jakarta.
http://www.simpuldemokrasi.com/dinamika-demokrasi/artikel-opini/1917-jenis-jenis-demokrasi.html
http://www.facebook.com/note.php?note_id=198002243544284
http://www.duniapembelajaran.com/2011/02/model-pembelajaran-berbasis-masalah.html
http://www.gudangmateri.com/2011/04/watak-dan-pengetahuan-kewarganegaraan.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

FILSAFAT HUKUM ISLAM TENTANG LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat. Namun pada praktiknya, perekeno...