Artikel Kliping Hubungan Internasional

ISU LINGKUNGAN HIDUP : KONFERENSI PERUBAHAN IKLIM BALI 2007

Konferensi Internasional Perubahan Iklim di Bali

Jumat, 13 Juli 2007 15:29 WIB

Denpasar (ANTARA News) - Sebanyak 189 negara anggota PBB yang konsen terhadap lingkungan hidup sepakat mengadakan konferensi internasional mengenai perubahan iklim di Bali 3 - 14 Desember 2007.

Dipilihnya Bali sebagai tempat konferensi tersebut karena Bali dipandang memiliki konsep hidup untuk mencintai lingkungan, melalui "Tri Hita Karana" (hubungan harmonis dengan lingkungan, antarmanusia dan Tuhan), kata Menteri Negara Lingkungan Hidup, Ir Rachmat Witoelar di Kedonganan-Kuta, Bali, Jumat.

"Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, negara-negara yang peduli dengan lingkungan memberi kepercayaan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dan sekaligus akan melihat secara langsung bagaimana cara penerapan konsep itu oleh masyarakat Bali," ujarnya.

Menurut Menteri, kegiatan tersebut akan membahas mengenai upaya menanggulangi semakin meningkatnya pemanasan global, dan berbagai upaya kelestarian lingkungan agar tetap terjaga di beberapa negara yang keberadan hutannya mulai berkurang.

Oleh karena itu, kata Menteri, harus mampu menunjukkan konsep lingkungan itu kepada masyarakat dunia. Melalui kegiatan pelestarian lingkungan yang telah dicanangkan oleh masing-masing propinsi di Tanah Air.

Rachmat menambahkan, untuk penanaman pohon penghijauan tidaklah sulit, tetapi harus diikuti pemeliharaan yang konsisten. Tanpa ada pemeliharaan yang konsisten kegiatan tersebut akan menjadi sia-sia.

"Kami mengharapkan semua masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar tetap lestari, di samping juga menggalakkan kegiatan penghijauan lingkungan," katanya.

Terhadap kegiatan penanaman pohon penghijauan itu, kata Rachmat, pemerintah akan memfasilitasi dan menyiapkan pohon penghijauan tersebut. (*)

Editor: Bambang

Sumber : www.antaranews.com

Konferensi Puncak Iklim di Bali Dimulai

Fokus | 03.12.2007

Lebih dari 10 ribu politisi dan pakar ambil  bagian dalam konferensi ini, sebagai usaha menghentikan terjadinya perubahan iklim. Tahun 2012 mendatang, Protokol Kyoto akan berakhir masa berlakunya. Dengan dilakukannya serangkaian perundingan, diharapkan pada tahun 2009 mendatang sudah dapat dicapai hasil kesepakatan baru mengenai perubahan iklim sebagai pengganti Protokol Kyoto. 

Dari konferensi di Nusa Dua, Bali, diharapkan dapat muncul langkah dan tindakan yang lebih nyata guna mencegah perubahan iklim sebagai dampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca nag cepat. Dalam pembukaan konferensi, Ketua Konvensi Iklim PBB Yvo de Boer  mengungkapkan, dalam pembicaraannya terutama dibahas sebuah road map bagi perjanjian mendatang. Jadi sebuah pedoman bagi perundingan berikutnya.  Ditambahkannya: “Dari pengalaman di tahun belakangan, kami mengetahui, pembicaraan mengenai tema yang sulit seperti ini, hanya dapat disebut sebagai perundingan yang berat.  Saya punya harapan, bahwa kami di Bali dapat mencapai terobosan bagi sebuah rencana perundingan  yang resmi. Saya yakin para peserta konferensi akan dapat menangani  tantangan yang digambarkan para pakar. Tugas yang kami hadapi sangat besar.“

Menteri Lingkungan Indonesia Rachmat Witoelar, sebagai ketua Konferensi Iklim PBB di Bali, kepada para peserta konferensi mengingatkan bahwa perubahan iklim merupakan elemen penting bagi masa depan umat manusia. Ia mengungkapkan negara-negara berkembang  yang kurang berkontribusi dalam  produksi emisi gas rumah kaca, justru yang pada akhirnya paling terkena dampak perubahan iklim. Negara-negara berkembang menanggung dampaknya yang besar, terutama masyarakat miskin yang ada di dalamnya. Kepada semua pihak Menteri Lingkungan Indonesia Rachmat Witoelar menyerukan untuk mengetahui tema yang sangat mendesak. Dengan dasar langkah perlindungan iklim, kita harus menyepakati sebuah perjanjian yang adil.

Menteri Lingkungan Rachmat Witoelar juga mengungkapkan sejumlah gagasan yang diusulkan pemerintah Indonesia untuk membantu mengatasi perubahan iklim, diantaranya program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi. Ia mengharapkan, dalam konferensi puncak iklim PBB di Nusa Dua Bali ini, dapat dicapai kesepakatan bagi langkah konkrit untuk melaksanakan proses adaptasi. Misalnya penyediaan dana adaptasi serta alih tehnologi. 

Sementara itu pelindung lingkungan menyerukan kepada delegasi dari lebih 190 negara agar mengambil langkah yang konkrit untuk menghentikan perubahan iklim. Meningkatnya panas bumi harus dibatasi maksimal dua derajat Celsius. Demikian dikatakan pakar iklim dari organisasi lingkungan Greenpeace Jerman, Gabriella von Goerne. Ditambahkannya  perubahan iklim yang terjadi saat ini sangat dramatis.Peringatan yang sama juga disampaikan Direktur Progrann Perubahan Iklim Global WWF, Hans Verolme. Sementara itu,  perubahan politik yang terjadi di Amerika Serikat dan Australia, dua negara yang sampai sekarang tidak menandatangani Protokol Kyoto, memberikan alasan untuk secara hati-hati bersikap optimis. Amerika Serikat mengakui pentingnya usaha mencegah perubahan iklim. Sedangkan pemerintah baru Australia menyatakan merubah  haluan dalam politik lingkungan. Dan akan menandatangani protokol Kyoto.

Sumber : www.dw-world.de

Tajuk: Pandangan Dunia Terfokus ke Bali

Internasional | 04.12.2007

Pengatur suhu ruangan di Convention Centre Bali dipasang seadanya, untuk menghemat listrik dan tidak membebani iklim. Tata busana para utusan pun santai. Tanpa dasi atau jas. Itu saja memang tidak akan menyelamatkan iklim dunia, tetapi mungkin dapat mengurangi ketegangan dalam melakukan negosiasi.

PBB punya gambaran akan hasil yang ingin dicapai dalam dua minggu mendatang, yaitu jadwal yang pasti tentang politik iklim setelah tahun 2012, untuk melanjutkan Protokol Kyoto. Sampai tahun 2009 sudah harus ada dokumen yang siap ditanda-tangani dan disahkan dalam konferensi yang akan diselenggarakan di Kopenhagen.

Jadwal atau "roadmap" itu seharusnya dapat dicapai oleh sekitar 10.000 utusan dari 190 negara yang hadir di Bali. Kalau konferensi ini berjalan lancar, mungkin dapat dicapai lebih banyak lagi, termasuk sasaran jelas, seperti yang sudah lama dituntut oleh para ilmuwan, yaitu pengurangan sampai separuhnya emisi CO2 hingga tahun 2050.

Tapi itu sulit, karena India dan Cina yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi harus dapat diyakinkan agar mau terlibat. Sedangkan keduanya menuding negara-negara industri yang dalam seratus tahun terakhir telah membangun kekayaan mereka dengan menguras sumber alam tanpa mempedulikan dampaknya bagi lingkungan dan iklim. Jadi dalam perembukan ini dipentingkan pula keadilan.

Sulit, karena negara-negara miskin, yang paling merasakan dampak perubahan iklim, harus dibantu dalam menyesuaikan diri dengan apa yang tidak bisa dicegah lagi, yaitu meningkatnya kekeringan, berkurangnya panen dan semakin tidak menentunya cuaca.

Juga sulit, karena Uni Eropa memang datang ke Bali dengan tujuan mulia, terkait niat untuk mengurangi 20 persen emisi gas rumah kaca dalam 13 tahun mendatang, tetapi beberapa negara Uni Eropa sekarang pun sudah sulit untuk menepati ketentuan dalam Protokol Kyoto. Misalnya tercatat, emisi CO2 di Spanyol justru meningkat lebih dari dua kali lipat. Tentunya ini bukan contoh yang baik.

Sulit pula, karena Indonesia sebagai tuan rumah mewakili negara-negara yang memiliki hutan tropis yang luas, hendak mencantumkan perlindungan hutan dalam perjanjian baru sebagai kontribusi bagi perlindungan iklim. 20 persen emisi gas rumah kaca setiap tahunnya diakibatkan oleh pembalakan hutan yang sebenarnya merupakan gudang cadangan zat karbon.

Tetapi konferensi bisa berhasil. Walaupun, birokrasi PBB biasanya hanya menghasilkan langkah-langkah kecil, karena tidak ada yang boleh tertinggal di perjalanan. Tetapi dukungan bisa datang secara tak terduga. Sebelum konferensi berlangsung PM baru Australia Kevin Rudd menanda-tangani Protokol Kyoto. Dengan demikian AS kehilangan mitra pentingnya dalam menjalankan politik anti Kyoto. Dan tiba-tiba pula orang jadi tercengang karena AS menjanjikan peranan konstruktif dalam mengolah perjanjian perlindungan iklim yang baru.

Setelah gagalnya konferensi iklim di Nairobi setahun lalu, tekanan untuk berhasil kali ini sangat tinggi. Terutama dengan adanya kesimpulan ilmiah terbaru. Kalau konferensi di Bali gagal, maka politik iklim yang dijalankan PBB mandek. Oleh sebab itu harapan tidak digantungkan terlalu tinggi.Kalau pada akhir pertemuan dapat disepakati jadwal bagi sejumlah perembukan baru, maka sekitar 40.000 ton karbondioksida yang dilepaskan ke udara terkait kedatangan ribuan utusan ke Bali itu, artinya tidak percuma.

Sumber : www.dw-world.de

Gore Salahkan AS atas Macetnya Konferensi Perubahan Iklim di Bali

Kamis, 13 Desember 2007

Mantan Wakil Presiden Amerika Al Gore mengatakan Amerika “terutama bertanggung-jawab” menghalangi kemajuan dalam konferensi sedunia yang disponsori oleh PBB mengenai perubahaan iklim di Bali. Gore menyerukan kepada para delegasi agar bergerak maju dan membuat persetujuan tanpa Amerika Serikat.

Jurubicara Gedung Putih Dana Perino mengatakan komentar Gore “tidak konstruktif” terhadap pembicaraan yang sedang dilakukan. Perino menambahkan tidak hanya Amerika Serikat yang menyatakan kekhawatiran dan tidak menduga bahwa rancangan dokumen termasuk pengurangan jumlah secara spesifik emisi gas rumahkaca.

Uni Eropa dan sebagian besar 190 negara dalam konferensi di Bali itu menyerukan kepada negara-negara industri untuk mengurangi emisi 25 sampai 40%. Uni Eropa telah mengancam akan memboikot pembicaraan yang dipimpin Amerika mengenai pemanasan global bulan depan, menuduh Washington menghalangi tujuan untuk melakukan pengurangan besar terhadap pencemaran. Tetapi, ketua delegasi Amerika, Paula Dobriansky berharap, jalan keluar akan ditemukan sebelum konferensi ditutup.

Sumber : www.voanews.com/indonesian

Bali Roadmap Disepakati

Fokus | 16.12.2007  

Setelah diskusi maraton selama berjam-jam yang sepertinya mengarah pada kegagalan, akhirnya sidang menyetujui Peta Jalan Bali (Bali Roadmap) yang akan membuka jalan untuk mencapai perjanjian baru tentang pemanasan global tahun 2009. Terobosan bisa dicapai setelah AS yang menerima sejumlah tekanan pada sidang pleno, akhirnya menyepakati peta jalan untuk menegosiasikan perjanjian iklim yang baru, menggantikan Protokol Kyoto yang berakhir tahun 2012. Namun sejumlah organsiasi lingkungan mengkritik hasil yang dicapai konferensi iklim. Oxfam internasional mengatakan, peta Jalan bali tidak menetapkan tujuan yang jelas bagi pengurangan emisi global.  

Menteri Lingkungan Jerman Sigmar Gabriel yang memimpin delegasi Jerman di Bali menyatakan puas terhadap hasil yang dicapai dalam konferensi internasional tentang iklim di Bali, walaupun target Jerman dan Uni Eropa untuk mencantumkan angka konkrit reduksi emisi gas rumah kaca pada Peta Jalan Bali gagal. Hasilnya lebih dari perkiraan berdasarkan pada kepentingan para peserta konferensi, kata Gabriel. Sejumlah perundingan yang alot menghasilkan lebih sedikit dari yang diharapkan Uni Eropa dan Jerman. Namun Gabriel menekankan, yang penting, negara-negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, menyepakati kerangka kerjasama baru untuk mememerangi pemanasan global. Ia juga menyebut sebagai keberhasilan, bahwa untuk pertama kalinya, negara-negara berkembang diikutkan dalam tindakan perlindungan iklim.

Kanselir Jerman Angela Merkel menilai hasil Konferensi PBB mengenai Iklim yang berakhir kemarin di Bali, sebagai suatu keberhasilan. Jalan kini terbuka bagi perundingan sebenarnya mengenai kebijakan yang berpengaruh bagi perlindungan iklim, demikian kata Merkel di Berlin.

Sumber : www.dw-world.de 

Reaksi Jerman atas Konferensi Iklim di Bali

Sosial | 16.12.2007

Merkel yakin, mandat Bali dalam waktu dekat akan memainkan peranan perintis dan menentukan. Demikian dikemukakan Kanselir Merkel di Berlin. Sedangkan pihak oposisi pemerintah Jerman dan sejumlah organisasi lingkungan mengaggap hasil konferensi tidak memadai. Berikut ini rangkuman reaksi Jerman atas hasil konfrensi iklim di Bali.   

Kanselir Jerman Angela Merkel memuji kesatuan sikap negara-negara Eropa pada Konferensi PBB mengenai Iklim yang baru saja berakhir di Bali. Selanjutnya dia mengatakan, "Keberhasilan tidak akan ada tanpa konferensi itu.“  

Kesatuan sikap mengenai hasil di Bali juga tercermin pada koalisi besar pemerintah Jerman.  Menteri Luar Negeri Frank-Walter Steinmeier dari Partai Sosial Demokrat SPD mengemukakan, adalah suatu  keberhasilan besar bahwa semua negara-negara penting ikut terlibat, terutama Amerika Serikat dan China.

Jerman dan Eropa memang mengharapkan langkah yang lebih berani, namun pada dasarnya berdiri di belakang sikap kompak komunitas internasional.  Karena hanya dengan demikian kemajuan yang meluas dan menentukan dapat tercapai. Demikian Steinmeier.

Selanjutnya Kanselir Jerman yang merupakan Ketua Partai Kristen Demokrat CDU menegaskan, mandat Bali membuka jalan bagi perundingan sebenarnya mengenai langkah-langkah yang menentukan bagi perlindungan iklim.  Kemudian, lanjut Angela Merkel, akan dirembukkan target-target yang mengikat untuk pengurangan emisi CO2. Namun, perlu dicatat bahwa dalam dokumen Bali soal ini tidak tercantum secara eksplisit.

Bagi pihak oposisi di parlemen Jerman, masalah tersebut merupakan kekurangan yang terbesar. Ketua Fraksi Partai Hijau, Renate Künast menyatakan, konferensi Bali nyaris gagal. Dia menuntut pemerintah Jerman untuk menunjukkan kredibilitasnya dalam upaya untuk memimpin perlindungan iklim.

"Kita punya waktu dua tahun untuk berunding. Dalam dua tahun ini Eropa dan Jerman harus menunjukkan bahwa mereka melaksanakan kebijakannya. Tidak boleh segan untuk menetapkan batas kecepatan kendaraan. Perusahaan-perusahaan energi juga harus ikut berupaya, selangkah demi selangkah hal ini harus dilaksanakan sekarang juga.“

Sumber : www.dw-world.de 

ISU LINGKUNGAN HIDUP : KONFERENSI PERUBAHAN IKLIM DURBAN 2011

Kegagalan Negosiasi tentang Iklim Menempatkan Indonesia pada Pilihan

Rabu, 7 Desember 2011 15:40 WIB | 661 Views

Duta Besar dan Ketua World Growth Alan Oxley mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: "Ekonomi negara-negara berkembang dalam kelompok BASIC (Brazil, Afrika Selatan, India dan China) telah menjelaskan kepada Uni Eropa dan Amerika Serikat bahwa mereka tidak akan menyetujui pertumbuhan ekonomi dan mengurangi emisi sampai negara-negara berkembang mengambil alih pimpinan menurut Protokol Kyoto. Posisi ini juga telah didukung oleh Thailand dan Malaysia.

Di sisi lain, Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi sebesar 26 hingga 40 persen dalam beberapa tahun ke depan. "Hal tersebut tidak hanya merupakan komitmen yang lebih besar dari negara-negara berkembang, ini adalah komitmen yang lebih besar dari negara-negara kaya yang utama: Jepang dan Kanada melangkah jauh dari Protokol Kyoto, dan AS tidak akan meratifikasi perjanjian ini. Mereka tidak mungkin menciptakan komitmen baru yang mengikat di masa mendatang. "Indonesia harus mempertimbangkan kembali komitmennya untuk mengurangi emisi, sementara negara-negara kaya secara efektif tidak melakukan apa-apa. "Hal ini digarisbawahi oleh penelitian baru yang dilakukan oleh Norwegia dan Bank Dunia yang telah mengurangi penilaian resmi PBB terhadap emisi dari penebangan hutan di Indonesia sebesar 75 persen.

"Janji Indonesia saat ini akan berdampak merugikan atas pertumbuhan industri kehutanan, perkebunan dan pertambangan di seluruh wilayah, dan dengan demikian berdampak ke seluruh perekonomian. Ini akan menghambat pembangunan ekonomi dan langkah-langkah pengurangan kemiskinan dan mencegah Indonesia dari mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

"Melihat periode ketidakpastian ekonomi yang tengah memburuk oleh krisis zona Euro, Indonesia harus melakukan segala sesuatu agar dapat menjaga pertumbuhan ekonomi."

World Growth adalah LSM internasional yang didirikan untuk memperluas penelitian, informasi, advokasi, dan sumber daya lainnya guna meningkatkan kondisi ekonomi dan standar kehidupan antara negara berkembang dan negara-negara lainnya. Di World Growth, kami menerima era globalisasi dan kekuatan perdagangan bebas untuk memberantas kemiskinan dan menciptakan peluang dan lapangan kerja. World Growth mendukung produksi minyak kelapa sawit dan penggunaan hutan sebagai sarana mempromosikan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan emisi gas rumah kaca. World Growth yakin bahwa budidaya minyak kelapa sawit dan hutan yang baik memberikan sarana yang efektif dalam pengelolaan lingkungan yang dapat berfungsi sebagai katalis untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai World Growth, kunjungi : www.worldgrowth.org.

Sumber : www.antaranews.com

Indonesia ambil langkah maju tekan emisi

Senin, 12 Desember 2011 18:17 WIB | 1599 Views

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia memberikan perhatian utama terhadap pembangunan ramah lingkungan dan rendah emisi gas rumah kaca dalam Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (COP 17 UNFCCC) di Durban, Afrika Selatan.

Ketua Tim Negosiasi RI Tazwin Hanif di Durban dalam keterangan persnya Senin mengatakan, Indonesia telah mengambil langkah maju dibanding negara-negara lain dengan adanya komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dan 15 persen tambahan dengan bantuan internasional, yang disandingkan bersama target pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun.

Ketua Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ yang juga Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto dalam diskusi tentang REDD+ bersama UNEP dan Kementerian Lingkungan Hidup Norwegia di Durban, sebelumnya mengatakan bahwa panduan pembangunan ekonomi hijau dilakukan terintegrasi dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) dan program percontohan REDD+.

"Kami sedang menyusun program bersama UNEP dengan menggunakan Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Percontohan untuk REDD + di Indonesia," kata Kuntoro. Dia menjelaskan, Presiden RI memilih Kalteng sebagai provinsi percontohan pelaksanaan REDD+ karena diproyeksikan emisi meningkat 50 persen pada 2020 dibandingkan tahun 2005 kalau pembangunan dilakukan secara "business as usual", yang menjadikan Kalteng salah satu provinsi dengan emisi tertinggi di Indonesia. 

Tingkat emisi tersebut dihasilkan dari kebakaran hutan, pembukaan lahan untuk kelapa sawit dan dekomposisi gambut. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, menggandeng UNEP melalui UNORCID-- Kantor Koordinasi PBB untuk REDD+ di Indonesia-- untuk melihat, menghubungkan, menganalisis sampai menerapkan model pelaksanaan REDD+ dengan memasukkan unsur-unsur penting dari ekonomi.

Menyelesaikan analisis dengan unsur yang tidak dipertimbangkan sebelumnya - karbon, keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem dan dengan mempertimbangkan baik biaya dan manfaat yang relevan.

Kuntoro mengatakan pemodelan pembangunan hijau di Kalteng yang bertujuan melindungi, memulihkan dan mengelola lanskap hutan, sambil mengembangkan pertumbuhan rendah karbon ekonomi, menggunakan metodologi yang dikembangkan dalam Laporan Ekonomi Hijau UNEP 2011.

Dia melanjutkan salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan rendah karbon adalah dengan dikeluarkannya Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang akan dilanjutkan dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) di tingkat provinsi. 

Pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres No. 71/2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Instrumen mitigasi

Menteri Lingkungan Hidup RI Balthasar Kambuaya dalam acara pembukaan Pavilion Indonesia di South Plaza Marquee, kompleks ICC Durban, Selasa (6/12/2011) mengatakan, dua keputusan presiden tersebut menjadi dasar hukum untuk instrumen mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Juga pedoman bagi pemangku kepentingan tentang bagaimana merumuskan tindakan mitigasi dan bagaimana mengukur dan memantau hasil pelaksanaannya.

Sedangkan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Endah Murniningtyas mengatakan Indonesia memandang bahwa perubahan iklim merupakan bagian dari atau tak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan yaitu untuk pertumbuhan ekonomi. Serta penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan sehingga perubahan iklim adalah bagian dari pembangunan nasional.

"Indonesia serius dan tidak berhenti hanya pada komitmen tetapi melaksanakan komitmen tersebut ke dalam aksi bersama antara pemerintah, kalangan swasta dan seluruh masyarakat," kata Endah. "Dengan cara itu, dengan membuat dan menunjukkan komitmen indonesia kita ingin mendorong semua negara maju dan negara berkembang benar-benar melaksanakan penurunan dampak perubahan iklim," tambah Endah. Editor: Suryanto

Sumber : www.antaranews.com

Pengamat: KTT Durban membuat PR bagi Indonesia

Rabu, 14 Desember 2011 08:37 WIB | 1510 Views

Jakarta (ANTARA News) - Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim ke-17 di Durban, Afrika Selatan, yang menghasilkan beberapa kesepakatan menimbulkan lebih banyak pertanyaan lanjutan akan keseriusan negara-negara yang terlibat untuk menanggulangi perubahan iklim dan membuat pekerjaan rumah bagi Indonesia, kata seorang pengamat perubahan iklim di Australian National University.

"Hasil kesepakatan tersebut juga malahan membuat pekerjaan rumah tambahan bagi Indonesia dan negara lain untuk bekerja lebih keras karena sampai saat ini belum ada payung perjanjian global yang bisa menjamin bahwa stabilisasi iklim bisa dicapai secara global," kata Fitrian Ardiansyah dalam surat elektroniknya yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu. KTT yang berlangsung dua pekan dan dengan perpanjangan waktu satu setengah hari berakhir pada Minggu (11/12).

Negosiasi yang cukup melelahkan di KTT Durban akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan, yang dikenal sebagai Landasan Durban (Durban Platform) di antaranya berupa disepakatinya periode kedua Protokol Kyoto, peta jalan untuk pembahasan kesepakatan yang mengikat untuk pengurangan emisi seluruh negara, Green Climate Fund, Komite Adaptasi dan REDD+.

Fitrian, yang menanggapi hasil kesepakatan tersebut dan terlebih dampaknya terhadap bumi serta Indonesia secara khusus, mengatakan bahwa didapatkannya kesepakatan tentang periode kedua Protokol Kyoto, yang akan dimulai pada Januari 2013 sepertinya sangat penting dikarenakan satu-satunya perjanjian yang mengikat 37 negara industri (maju) untuk pengurangan emisi sekitar lima persen berdasarkan tingkatan tahun 1990, akan berakhir periode pertamanya pada tahun 2012.

"Hanya saja, yang perlu dipertanyakan, apakah di periode kedua tersebut, Protokol Kyoto akan mempunyai kekuatan yang sama karena beberapa negara maju seperti Kanada, Jepang dan Rusia sempat menyatakan untuk tidak akan terlibat di periode kedua ini apalagi ditambah bahwa Amerika Serikat memang tidak pernah meratifikasi protokol ini," katanya.

Mengenai kesepakatan akan peta jalan untuk mendapatkan kesepakatan yang mengikat bagai pengurangan emisi seluruh negara yang diharapkan bisa dicapai pada tahun 2015, dan berlaku pada 2020, dia mengatakan kesepakatan itu terkesan sebagai taktik mengulur waktu dan dikhawatirkan bahwa emisi yang dilepaskan ke atmosfir sudah melewati ambang batas untuk manusia bisa melakukan stabilisasi iklim agar tidak menimbulkan dampak yang parah.

Menurut dia, tidak ada jaminan bahwa kesepakatan tersebut nantinya bisa mengatur suhu rata-rata muka bumi menjadi di bawah dua derajat Celsius dikarenakan tidak adanya komitmen baru dari negara-negara yang terlibat sejak Kopenhagen. "Komitmen yang ada sekarang terhitung malahan bisa menjurus kepada peningkatan suhu rata-rata muka bumi yang bisa mencapai 3.5 derajat Celsius lebih," kata Firian.

Dia juga mengatakan tidak ada jaminan bahwa kesepakatan yang dicapai nantinya bisa diratifikasi oleh negara-negara yang terlibat. Pengalaman Protokol Kyoto, katanya, menunjukkan butuh waktu yang cukup lama untuk banyak negara meratifikasi protokol tersebut.

Mengenai kesepakatan akan desain dan rencana kerja Green Climate Fund, dia berpendapat terdapat kesepakatan untuk mobilisasi pendanaan dari sumber-sumber pemerintah dan swasta, namun yang jadi pertanyaan adalah bagaimana realisasinya ke depan. 

Hal ini dikarenakan banyak negara yang biasanya akan berdalih dengan krisis keuangan global dan kemudian tidak akan menepati janjinya mengucurkan pendanaan yang diperlukan untuk mengurangi emisi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim, terutama untuk negara berkembang.

Kesepakatan akan pendanaan REDD+ dari sumber publik, swasta dan juga mekanisme pasar walau tidak tercapai kesepakatan akan jendela khusus dari Green Climate Fund untuk REDD+ bisa membuka peluang untuk investasi baru dan jangka panjang untuk REDD+, katanya.

"Hanya saja banyak aspek lainnya tentang REDD+ tidak didapatkan kesepakatan di Durban dan hal ini bisa dikategorikan akan mempersulit pengembangan REDD+ yang lebih kredibel ke depannya," kata Fitrian, penerima "Australian Leadership Award and Allison Sudradjat Award".

Tentang kesepakatan akan terbentuknya Komite Adaptasi, dia berpendapat terbentuknya komite itu merupakan satu langkah penting untuk membantu negara-negara yang rentan akan dampak perubahan iklim, termasuk Indonesia. (M016) Editor: B Kunto Wibisono

Sumber : www.antaranews.com

ISU GENDER : HUKUMAN MATI RUYATI, TKW DI ARAB SAUDI

 Ruyati Bunuh Istri Majikan

Minggu, 19 Juni 2011 14:28 WIB | 6624 Views

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan bahwa TKI Ruyati binti Satubi, yang dihukum mati di Arab Saudi pada Sabtu (18/6), karena membunuh istri majikannya, Khoiriyah Omar Moh Omar Hilwani. "Dalam persidangan, Ruyati dengan gamblang mengakui membunuh setelah bertengkar karena keinginannya untuk pulang tidak dikabulkan," kata Jumhur di Jakarta, Minggu. Ruyati, TKI asal Kampung Ceger RT 03/01, Kecamatan Sukatani, Bekasi, Jawa Barat, menjalani hukuman mati dengan cara dipancung di Makkah, Arab Saudi, pada Sabtu (18/6).

Jumhur mendapat laporan bahwa Ruyati yang dikirim untuk bekerja di Arab Saudi oleh pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS), PT Dasa Graha Utama, membunuh Khoiriyah pada 12 Januari 2010 dengan cara membacok beberapa kali kepala korban dengan parang dan menusuk leher korban dengan pisau dapur.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, katanya, telah meminta akses seluas-luasnya kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dan fasilitas pendampingan terhadap Ruyati melalui dua nota diplomatik. Pihak KJRI mendampingi Ruyati dalam dua kali persidangan di Mahkamah Am (tingkat I) pada 3 dan 10 Mei 2010.

Namun, Mahkamah Tamyiz mengesahkan putusan hukuman mati dengan cara dipancung (qishas) pada 14 Juli 2010 dan Mahkamah Agung Arab Saudi menguatkan putusan itu, katanya.

Pihak KJRI, katanya, juga telah mengupayakan pemaafan dari ahli waris korban melalui Lembaga Pemaafan agar Ruyati tidak dihukum mati namun gagal. Terakhir Kerajaan Saudi memerintahkan pelaksanaan hukuman pancung atas permohonan ahli waris korban.

Atas eksekusi itu, Kepala BNP2TKI sangat berduka cita. "Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga atas hukuman mati terhadap almarhumah," kata Jumhur.
(T.B009/A011) Editor: Priyambodo RH

Sumber : www.antaranews.com

  

Hukuman Mati Ruyati, Tamparan buat SBY

Ary Wibowo | Glori K. Wadrianto | Minggu, 19 Juni 2011 | 18:10 WIB

JAKARTA, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarty menilai eksekusi hukuman mati tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia, Ruyati binti Satubi, merupakan tamparan bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kematian Ruyati telah menunjukan bahwa Presiden telah gagal melindungi hak asasi buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri. Seperti yang diberitakan, Ruyati binti Satubi pada Sabtu (18/6/2011) dihukum mati setelah mengakui telah membunuh wanita asal Arab Saudi bernama Khairiya binti Hamid Mijlid pada 2010. "Pemerintah harus bertanggung jawab. Ini merupakan tamparan bagi SBY, dalam arti sebelumnya, dalam pidatonya pada sidang ke-100 ILO di Swiss, yang menyatakan mekanisme perlindungan pembantu rumah tangga (PRT) migran di luar negeri sudah berjalan itu tidak terbukti," ujar Poengky di Kantor Imparsial, Jakarta, (19/6/2011). 

Ditambahkan, kasus hukuman mati Ruyati harus dicermati dan dijadikan pembelajaran bagi pemerintah agar tidak kembali terulang. Dia menyarankan agar pemerintah melakukan upaya maksimal dalam menjamin keamanan para WNI yang berkerja di luar negeri. Salah satunya adalah terhadap 23 WNI di Arab yang mayoritas sebagai PRT Migran, yang sedang menghadapi ancaman hukuman mati. "Jadi, pemerintah harus me-review kasus-kasus yang menimpa buruh migran di luar negeri. Karena paling banyak kan kasusnya itu di Arab Saudi dan Malaysia, jadi kedua negara itulah yang harus menjadi fokus perhatian Pemerintah Indonesia dan terus secara keras mengupayakan 23 WNI di Arab itu agar diberi pengampunan untuk lolos dari hukuman mati," jelasnya. 

Selain itu, lanjut Poengky, undang-undang yang mengatur tentang buruh migran Indonesia juga perlu diatur. Menurut dia, dengan melihat banyaknya kasus yang menimpa buruh migran di luar negeri adalah bentuk gagalnya pemerintahan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. "Itu kegagalan pemerintah yang paling besar. Jadi, sebagai gantinya, pemerintah harus bisa melindungi tenaga kerja kita yang ingin keluar negeri. Katakan saja, misalnya, pemerintah bisa memberikan pelatihan-pelatihan sebelumnya kepada orang-orang yang mau bekerja keluar negeri, sehingga setidaknya kehidupan mereka di sana itu bisa terjamin," tegasnya. 

Sebelumnya, secara terpisah, pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah harus bersikap tegas terhadap Pemerintah Arab Saudi. Ketegasan tersebut, menurut dia, dapat diwujudkan dengan melakukan penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi. Dia juga menyarankan agar pemerintah dapat melakukan tindakan diplomatik untuk memperlihatkan ketidaksenangan Indonesia atas perlakuan warganya, salah satunya dapat berupa pemanggilan pulang Duta Besar Indonesia di Arab Saudi atau mengurangi jumlah personel perwakilan Indonesia di negara tersebut.

"Ketegasan perlu dilakukan agar Pemerintah Arab Saudi lebih sensitif terhadap nasib para TKI di negeri tersebut yang kerap menderita perlakuan kasar dan kekerasan. Ini semua berujung pada para TKI melakukan tindakan yang dituduhkan pada Ruyati, yaitu pembunuhan atas majikan. Apalagi bila otoritas Arab Saudi tidak serius dalam melakukan proses hukum, bahkan cenderung melindungi warganya yang melakukan kekejaman terhadap para TKI," kata Hikmahanto.

Sumber : nasional.kompas.com

ISU KEDAULATAN : KONFLIK DARFUR, SUDAN

Utusan AS Kunjungi Sudan Jelang Referendum Bulan Depan

Selasa, 07 Desember 2010

Utusan Khusus Amerika untuk Sudan Scott Gration mengunjungi Khartoum untuk membicarakan pelaksanaan Persetujuan Perdamaian Menyeluruh tahun 2005, yang mengakhiri perang saudara yang sudah berlangsung puluhan tahun di Sudan.

Perjanjian tersebut menetapkan referendum mengenai kemerdekaan bagi bagian selatan Sudan akan diadakan bulan depan. Gration akan bertemu dengan para pejabat tinggi Sudan dan mendesak agar referendum diadakan sesuai dengan jadwal.

Gration juga akan berkunjung ke Darfur, bagian barat Sudan, mengadakan pertemuan tiga hari dengan para pejabat Misi Uni Afrika PBB di Darfur untuk membicarakan keamanan dan keadaan kemanusiaan di sana.

Kunjungan Gration akan berakhir di Qatar untuk mengadakan pembicaraan dengan para pejabat pemerintah Qatar serta pejabat dari PBB dan Uni Afrika mengenai cara membantu pembicaraan  perdamaian yang sedang berlangsung, yang melibatkan semua pihak dalam sengketa di Darfur.

Sumber : www.voanews.com/indonesian

Partai Sudan Selatan Umumkan Dukungan bagi Kemerdekaan

Sabtu, 11 Desember 2010

Partai berkuasa di Sudan Selatan secara resmi mendukung kemerdekaan Sudan Selatan untuk pertamakalinya menjelang referendum yang akan membagi Sudan itu.

Seorang pejabat tinggi Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Selatan SPLM, Anne Itto, kepada wartawan mengatakan hari Sabtu bahwa Sudan utara tidak berhasil membuat Sudan sebagai negara kesatuan. Oleh karena itu, partainya menggalakkan apa yang diinginkan rakyat, diminta untuk menjelaskan, dia mengatakan, pemisahan.

Komentarnya itu tampaknya bertentangan dengan perjanjian perdamaian tahun 2005 yang menetapkan baik SPLM mau pun Partai Kongres Nasional yang berkuasa di Sudan utara harus berupaya agar  terbentuk negara kesatuan Sudan.

Perjanjian Perdamaian Komprehensif mengakhiri perang saudara 21 tahun dan menjanjikan referendum tentang kemerdekaan Sudan selatan.

Ketegangan meningkat menjelang referendum 9 Januari, dimana kedua pihak saling menuduh menempatkan tentara  di sepanjang perbatasan kedua wilayah

Sumber : www.voanews.com/indonesian

UNICEF Siapkan Antisipasi Jika Pecah Konflik Sudan Pasca Referendum

Rabu, 15 Desember 2010

Badan PBB untuk anak-anak atau UNICEF mengatakan sedang bersiap-siap menghadapi kasus-terburuk jika terjadi konflik setelah referendum kemerdekaan bagi Sudan Selatan bulan depan. UNICEF mengatakan tidak bisa diperkirakan apa yang akan terjadi, tetapi badan itu harus siap menyediakan layanan darurat bagi ratusan ribu anak-anak.

Sudan Selatan dalam keadaan yang relatif stabil sejak menandatangani perjanjian damai dengan Sudan Utara lima tahun yang lalu. Periode yang relatif tenang saat ini telah menciptakan beberapa peluang untuk membangun, tapi belum cukup.
UNICEF menggambarkan bahwa situasi kemanusiaan di sana mengerikan. Dan, Direktur Program UNICEF di Daerah Sudan Selatan, Yasmin Ali Haque, mengatakan lembaga-lembaga bantuan bisa menghadapi krisis kemanusiaan sebagai konsekuensi dari referendum kemerdekaan pada bulan Januari. Yasmin Haque mengatakan PBB sedang mengupayakan sebuah rencana darurat untuk menghadapi segala kemungkinan. "Diperhitungkan bahwa mungkin akan terjadi konflik, dalam hal ini, ada kemungkinan perpindahan populasi, pengungsian dan lain-lain. Jadi, dalam hal kesiapsiagaan, benar-benar dilihat bagaimana UNICEF dan badan-badan lainnya dalam memenuhi komitmen mereka untuk menghadapi krisis kemanusiaan." Haque selanjutnya mengatakan prioritas UNICEF adalah anak-anak di Sudan Selatan. Ia menyebut keadaan mereka sangat menyedihkan, dan data statistik mendukung hal itu.

UNICEF melaporkan untuk setiap 1.000 kelahiran, ada 102 bayi yang meninggal. Data itu menunjukkan banyak anak yang menderita kekurangan gizi akut dan kronis, dan Sudan selatan adalah salah satu negara dengan tingkat imunisasi rutin terendah di dunia. Lebih dari 90 persen penduduk hidup dengan uang kurang dari satu dolar per harinya. Sebagian besar penduduk tidak punya sumber air minum yang bersih dan kebanyakan anak-anak di Sudan Selatan mendapat pendidikan Sekolah Dasar kurang dari lima tahun.

Sebagai bagian dari persiapan tersebut, Haque mengatakan UNICEF menempatkan sejumlah posko-posko layanan utama bagi anak-anak. Haque menambahkan, "Bagaimana kita menangani kebutuhan anak-anak yang mungkin terpisah dari keluarga mereka, dan memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Ataupun, jika terjadi, kita akan punya sistem yang digunakan untuk melacak keluarga-keluarga dan mempersatukan kembali anak-anak dengan keluarganya, terutama melihat berbagai ancaman yang dihadapi anak-anak dalam situasi konflik."

Sumber : www.voanews.com/indonesian

Pejabat Tinggi Sudan Ramalkan Sudan akan Terbagi Dua

Kamis, 16 Desember 2010 

Seorang pejabat tinggi Sudan mengatakan negara itu dapat dipastikan akan terpecah menjadi dua sebagai akibat referendum mengenai kemerdekaan di selatan bulan depan.

Kantor berita pemerintah SUNA mengatakan Nafie Ali Nafie, seorang pembantu Presiden Omar al-Bashir, membuat perkiraan itu dalam pidato hari Kamis di hadapan para petani dan penggembala.

Nafie mengatakan pemerintah di Khartoum terus mendesak agar Sudan tetap bersatu. Tetapi ia mengatakan sekarang dapat diperkirakan bahwa bagian selatan yang menghasilkan minyak akan terpisah dari utara setelah referendum 9 Januari.

Ia menambahkan para pejabat pemerintah sebaiknya menerima kenyataan itu dan tidak membohongi diri mereka sendiri.

Ketegangan antara bagian selatan dan pemerintah pusat Sudan terus meningkat menjelang referendum itu, sementara sengketa mengenai pendapatan dari minyak dan berbagai isu lain masih belum terselesaikan.

Nafie mencoba menenangkan kekhawatiran mengenai terlepasnya Sudan selatan, dan mengatakan bagian utara bisa berhasil secara ekonomi melalui pertanian dan pertambangan.

Sumber : www.voanews.com/indonesian

Konflik Perpecahan Sudan Bawa Keresahan China

SABTU, 15 JANUARI 2011 13:26

JUBA, Sudan (Berita SuaraMedia) – Pemisahaan yang memuncak atas Sudan setelah pemilihan kemerdekaan pekan ini di selatan mengajukan tantangan-tantangan bagi China, yang menghadapi ketergantungan selama hampir lima persen impor minyaknya pada sebuah negara baru yang lama mencurigai ikatannya dengan Khartoum. Sejumlah 80 persen ladang minyak di Sudan, yang mana Perusahaan Petrolium Nasional China (China National Petroleum Corporation – CNPC) dijalankan oleh pemerintah telah memompa milyaran dolar ke dalam pengembangannya, terbentang di bagian selatan Sudan.

Kesepakatan senjata Beijing dengan rejim Khartoum dan pertahanannya yang membuntuti di dalam forum internasional telah berakibat dalam mantan perlawanan yang dirancang untuk menuntun negara baru memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dengan negara-negara Barat yang menyediakan batuan selama perang sipil 1983-2005 dan memipin upaya untuk mengakhiri kondisi tersebut. China benar-benar membuka sebuah konsulat di kawasan selatan ibukota Juba pada tahun 2008 tiga tahun setelah perjanjian perdamaian.

Namun hanya setelah beberapa bulan terkahir bahwa konsulat tersebut sepenuhnya telah terjaga pada prospek yang mungkin segera terjadi tentang kemerdekaan, mengirim seorang delegasi senior para pemimpin Partai Komunis ke selatan Oktober lalu dan memperbarui perwakilannya pada tingkatan duta besar pada bulan berikutnya.

"China, didukung oleh CNPC, telah menyusun sebuah serangan daya tarik di selatan yang telah terdiri dari membawa beberapa lusin pemimpin politik… ke China untuk mengunjungi CNPC dan melihat model Ekonomi China secara keseluruhan," seorang diplomat Barat di selatan Sudan mengatakan. "CNPC juga telah membangun sebuah laboratorium komputer di Universitas Juba yang bernilai beberapa juta dolar," diplomat tersebut menambahkan. "Telah ada beberapa sukses dalam mengubah atmosfir di selatan terhadap mereka."

Namun para pemimpin Sudan bagian selatan bukan tanpa perasaan takut akan diri mereka sendiri. Mereka bergantung pada pemasukan dari hasil minyak, pembagiannya oleh CNPC, untuk 98 persen pemasukan pemeritah, dan sangat membutuhkan produksi China untuk melanjutkannya tanpa gangguan.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AFP pekan ini, menteri minyak bagian selatan Garang Diing menjanjikan: "Kami akan menghormati segala kotrak kami yang ditandatangani sebelum perjanjian perdamaian pada tahun 2005." Konfirmasi tentang hak-hak CNPC untuk konsesinya tidak akan datang tanpa sebuah harga, walaupun, ketika Sudan selatan bergerak untuk menarik sebuah kebijakan nasional minyak untuk negara baru. Keluhan yang bertahan lama tentang kebijakan lingkungan CNPC dan hak asasi manusia dan kurangnya transparansi finansial nampaknya menuntun pada pembebanan standar yang lebih tinggi untuk perusahaan yang mengoperasikan konsesi dan pada pengawasan yang lebih ketat.

Organisasi non-kepemerintahan seperti Global Witness telah mendokumentasikan kontaminasi lahan basah dari Upper Nile dan negara-negara Persatuan, di mana CNPC beroperasi, dengan bahan kimia dan air yang tidak terawat dari proses ekstraksi minyak, menuntun pada kematian air minum yang terpolusi. "Dalam kontrak dengan China selama perang tersebut, banyak hal yang tidak dipedulikan, seperti perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan," menteri minyak bagian selatan mengatakan. "Hal ini telah menyisakan banyak orang terlantar yang membutuhkan kompensasi," ia mengatakan. "Dalam masalah lingkungan, ada kontaminasi air." Diing nampaknya menemukan dukungan untuk memberlakukan standar yang lebih ketat dari mayoritas minyak Barat ketika ia mengejar ambisinya dalam jangka waktu yang lebih panjang tentang diversifikasi sektor minyak Sudan selatan dan penerimaan pemerintah.

Seorang juru bicara untuk Total Perancis, yang memegang sebuah konsesi yang besar di selatan yang masih tetap belum dimanfaatkan karena perang sipil dan sanksi AS terhadap Khartoum, mengatakan bahwa perusahaan tersebut akan bersikeras tentang "pemberlakuan standar kami di dalam masalah lingkungan, sikap etis dan transparansi." Namun dalam jangka pendek, perusahaan minyak Barat nampaknya terus-terusan terhambat dari investasi oleh sanksi yang diajukan terhadap Khartoum pada tahun 1997, empat tahun setelah pencantuman dalam daftar hitam sebagai sebuah negara sponsor terorisme.

"Kami harus mendiversifikasi ibukota dari beberapa negara Asia – China, Malaysia dan India – terutama untuk mendapatkan pengalaman Barat, teknologi terbaik dan praktik terbaik," Diing mengatakan. "Masalah dengan perusahaan-perusahaan Barat adalah sanksi."

Washington telah mengindikasikan bahwa pihaknya akan mulai mempermudah beberapa langkah jika Khartoum menghormati hasil pemilihan independen tersebut. Dan diasumsikan bahwa Sudan selatan yang baru merdeka tidak akan menghadapi sendiri sanksinya.

Namun sanksi terhadap perusahaan minyak milik negara di bagian utara, Sudapet, yang memiliki sebuah kepentingan di konsorsium CNPC, akan tetap berlaku, mencegah adanya perusahaan Barat dengan sebuah pemegangan saham AS yang signifikan menerima keuntungan dalam konsesinya tersebut.

Selatan juga masih tetap bergantung pada jalur pipa ke Pelabuhan Sudan di utara yang CNPC membantu membangunnya untuk membuat minyak tersebut berada di pasaran. Dan hanya enam bulan sebelum tanggat ditetapkan kemerdekaan bagian selatan oleh perjanjian perdamaian tahun 2005, masih tidak ada perjanjian antara utara dan selatan tentang pembayaran macam apa yang digunakan untuk jalur pipa dan pemurnian yang akan menggantikan pembagian penerimaan yang ada sebesar 50-50 tersebut.

Alex Fines, direktur regional dan studi keamanan di think tank Chatham House Britania, mengatakan bahwa jalur pipa tersebut memberikan Beijing setiap insentif untuk menggunakan ikatannya dengan Khartoum untuk memastikan bahwa ada sebuah pemecahan keuntungan dan tidak ada gangguan untuk aliran minyak tersebut.

"Hal ini akan berusaha dan mempertahankan hubungan baik dengan keduanya, utara dan selatan, dan akan menggunakan dinas-dinas terkemukanya di balik layar untuk mendorong hubungan yang ramah," ia mengatakan. "Hal terakhir yang China inginkan adalah perbaruan konflik di Sudan."

He Wenping, seorang professor di Institut Studi Asia Barat dan Afrika di Akademi Ilmu Sosial China, menyetujui hal tersebut. "Ketika bagian selatan memiliki lebih banyak ladang minyak, masih saja harus bergantung pada jalur pipa dan pemurnian minyak di bagian utara," ia mengakan kantor berita China Global Times. "Minyak biasanya menjadi kontroversial di antara dua bagian tersebut, namun minyak tersebut kemungkinan bisa menjadi lem di masa mendatang." (ppt/meo)

Sumber : www.suaramedia.com