TINJAUAN KONSEPTUAL ATAS EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL
 |
| Agus Prasetiyo, Writer |
Satu cara
akademisi mensiplifikasi studi ekonomi global adalah membagi aspek substansi
aktivitas perekonomian global menjadi area isu yang berbeda-beda. Biasanya,
ekonomi global dipisahkan menjadi 4 area isu: sistem perdagangan internasional,
sistem moneter internasional, multinational corporation (MNC), dan pembangunan
ekonomi. Akademisi akan fokus pada satu area isu dengan isolasi relative dari
area isu lainnya. Tentu saja, hal ini dapat membingungkan jika mempelajari
setiap area isu secara terpisah. Sebagai contoh, MNC adalah actor penting pada
international trade system.
Sistem
perdagangan internasional dipusatkan pada WTO dimana terdiri dari 147 negara
dan melaui WTO negara-negara tersebut telah menciptakan sebuah sistem
perdagangan internasional tanpa diskriminasi. Sistem moneter internasional
memungkinkan orang-orang yang hidup di negara yang berbeda melakukan transaksi
ekonomi satu sama lain. MNC menduduki fungsi yang penting bahkan kadang kontroversial
di perekonomian global. Dan akhirnya sejumlah besar studi literature
pembangunan ekonomi. Satu tradisi focus pada eksplanasi, sementara yang kedua
focus pada evaluasi.
Studi
eksplanatori yang dihubungkan lebih dekat pada pertanyaan pertama, berorientasi
pada menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan ekonomi luar negeri yang dibuat
pemerintah. Studi seperti ini lebih sering berusaha menjawab pertanyaan “why
question”. Contohnya, mengapa satu pemerintah memilih menurunkan tarif dan
membuka perekonomiannya untuk perdagangan, sementara pemerintah lainnya terus
melindungi pasar domestik dari impor? Mengapa pemerintah menciptakan WTO?
Studi
evaluative, yang dihubungkan lebih dekat pada pertanyaan kedua, diorientasikan
pada assessment hasil kebijakan, membuat penilaian atas kebijakan tersebut, dan
memberikan alternative ketika penilaian yang dilakukan terhadap suatu kebijakan
adalah negative. Suatu evaluasi kesejahteraan lebih difokuskan pada apakah
suatu pilihan kebijakan meningkatkan atau menurunkan kesejahteraan social.
Contohnya, apakah keputusan untuk meliberalisasi perdagangan meningkatkan atau
menurunkan kesejahteraan ekonomi nasional? Apakah keputusan untuk beralih ke
IMF dan menerima paket reformasi ekonomi membantu atau memperlambat pertumbuhan
ekonomi?
Pendahuluan
Setiap berbicara tentang kekuasaan dalam HI menimbulkan kesan bahwa
masalah dunia hanya berkaitan dengan konflik dan kesiagaan militer. Namum
sebenarnya, interaksi utama antar pemerintah dan antar bangsa adalah ekonomi.
Dimensi ekonomi hadir dalam berbagai hal, seperti penjualan senjata
internasional, politik kekuasaan, dan tentu saja perekonomian global. Bahkan
dalam HI yang lebih luas melibatkan berbagai organisasi pemerintahan,
perusahaan, individu dan aktor-aktor nonpemerintah lainnya, transaksi ekonomi
juga menjadi kegiatan utama. Beberapa tahun lalu, politik Internasional di
anggap lahan khusus para ilmuwan politik dan ekonomi internasional merupakan
bagian para ekonom. Pada saat ini, politik dunia tidak bisa di pahami hanya
melalui saru perpekstif saja, studi hubungan tidak cukup bila hanya membahas
soal politik tanpa mempelajari ekonomi.
Makin banyak kasus dalam hubungan
internasional masalah ekonomi dan politik terkait erat. Bantuan luar negeri
yang diberikan kepada Indonesia dan negara berkembang lainnya tak lepas dari
kepentingan politik lembaga keuangan internasional, dimana para pemegang
sahamnya didominasi dan dikuasai negara Barat. Begitu masalah politik dalam
negeri muncul maka IMF dan World Bank memberikan peringatan agar reformasi
dilanjutkan atau bantuan dihentikan. Ancaman seperti itu tidak hanya diterima
Indonesia tetapi juga negara besar seperti Cina, dimana AS menentukan
perdagangan kedua negara. Ekspor Cina ke AS dikaitkan dengan kepentingan
politik. Bila terjadi pelanggaran HAM maka dengan serta merta AS mengancam akan
meninjau lagi kebijakan perdagangannya kepada Cina.
Ketika Irak melancarkan serangan
kepada Kuwait dan bahkan hingga kini ketika Irak sudah mundur dari Kuwait,
Amerika Serikat dan Negara Barat lainnya masih memberlakukan embargo
perdagangan sebagai hukuman atas tindakan politik dan militer pemerintah
pimpinan Presiden Saddam Hussein. Demikian pula, Iran mengalami embargo
perdagangan dari AS dan sekutu baratnya.
Kasus-kasus itu makin menunjukkan
bahwa seusai Perang Dingin, masalah ekonomi politik internasional makin kental
dalam hubungan antar bangsa dan bahkan antar benua. Ketika Indonesia dianggap
tidak bisa mengendalikan keamanan di Timor Timur pasca jajak pendapat, IMF
langsung menghentikan perundingan pemberian bantuan. Demikian pula Amerika
Serikat menghentikan kerja sama di bidang militer. Ini makin jelas bahwa tidak
ada tindakan politik bebas dari kepentingan ekonomi dan tidak ada pula sebuah
kebijakan ekonomi lepas dari kepentingan politik.
Pengertian
Secara tradisional, demikian kata
James E Alt dan Alberto Alesina (1996), perilaku ekonomi berarti orang yang
memaksimalkan nilai tukar sedangkan perilaku politik menyangkut pemberian suara
dan bergabung dengan kelompok kepentingan.Eksistensi paralel dan eksistensi
bersama “negara” dan “pasar” dalam dunia modern ini melahirkan apa yang
dinamakan “ekonomi politik”. Tanpa kedua unsur itu takkan ada ekonomi politik.
 |
| Robert Gilpin |
Menurut Robert Gilpin (1987) ketiadaan negara,
mekanisme dan kekuatan pasar akan menentukan kegiatan ekonomi. Hal ini akan
menjadi fenomena ekonomi murni. Sebaliknya tiadanya pasar, negara sendiri akan
mengalokasikan sumber-sumber ekonomi. Inilah dunia ilmuwan politik.
Meskipun tak ada dunia muncul dalam
bentuk murni, pengaruh relatif negara atau pasar memberikan perubahan sepanjang
waktu dan dalam lingkungan yang berbeda. Menurut Gilpin, istilah ekonomi
politik memiliki ambiguitas. Adam Smith dan ekonom klasik menggunakannya untuk
mengartikan apa yang sekarang disebut ilmu ekonomi. Baru-baru ini, sejumlah
pakar seperti Garu Becker, Anthony Downs dan Bruno Frey mendefinisikan ekonomi
politik sebagai aplikasi metodologi formal ekonomi yang disebut model aktor
rasional, untuk semua tipe perilaku manusia.
Pakar lain menggunakan istilah
ekonomi politik ini dengan pengertian penggunaan teori ekonomi khusus untuk
menjelaskan perilaku sosial, permainan, tindakan kolektif dan teori Marxist.
Sedangkan pakar lainnya memakai istilah ekonomi politik untuk merujuk pada
masalah yang dihasilkan oleh interaksi kegiatan ekonomi dan politik. Gilpin
mengistilahkan ekonomi politik untuk mengindikasikan serangkaian masalah yang
dikaji dengan campuran yang lengkap metode analitik dan perspektif teoritis.
Sedangkan fokus interaksi itu adalah aktivitas manusia antara negara dan pasar.
Formulasi ini sebenarnya tidak baru.
Georg Hegel dalam Philosophy of Right sudah mengkaji hubungan antara negara dan
pasar. Charles Lindblom (1977) mengusulkan “pertukaran” dan “otoritas” sebagai
konsep utama ekonomi politik. Peter Blau (1964) menggunakan “pertukaran” dan
“paksaan”; Charles Kindleberger (1970) dan David Baldwin (1971) merujuk pada
“kekuasaan” dan “uang”; Klaus Knorr (1973) memanfaatkan istilah “kekuasaan” dan
“kekayaan”. Sedangkan Oliver Williamson (1975) secara kontras memakai istilah
“pasar” dan “hirarki”, Richard Rosecrance (1986) mengkontraskan antara “pasar”
dan “teritorialitas”.
Meskipun negara menyangkut politik
dan pasar menyangkut ekonomi sebagai sesuatu yang terpisah dalam dunia modern,
namun tak bisa dipisahkan secara total. Negara mempengaruhi hasil dari
aktivitas pasar dengan menentukan karakter dan distribusi hak-hak properti
serta aturan yang menguasai perilaku ekonomi. Banyak orang yang yakin bahwa
negara dapat dan bisa mempengaruhi kekuatan pasar. Oleh karena itu secara
signifikan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar itu sendiri adalah sumber
kekuasaan yang mempengaruhi keputusan politik. Dependensi ekonomi mengukuhkan
hubungan kekuasaan merupakan ciri fundamental dunia ekonomi kontemporer.
Untuk lebih jelasnya, Balaam (1997) menguraikan ekonomi politik internasional dari
untaian pengertian per kata. Internasional, katanya, merujuk pada penanganan
masalah yang berkaitan dengan lintas batas nasional dan hubungan diantara dua
atau lebih dari dua negara. Sedangkan istilah politik merujuk pada keterlibatan
kekuasaan negara untuk membuat keputusan tentang siapa yang dapat, apa, kapan
dan bagaimana dalam sebuah masyarakat.
Politik adalah proses pilihan
kolektif, kompetisi kepentingan dan nilai-nilai diantara aktor berbeda termasuk
individu, kelompok, bisnis dan partai politik. Proses politik adalah kompleks
dan berlapis-lapis yang melibatkan negara nasional, hubungan bilateral diantara
negara bangsa dan banyak organisasi internasionnal, aliansi regional dan
kesepakatan global.
Pada akhirnya ekonomi politik
internasional adalah menyangkut ekonomi yang berarti sesuatu yang berkaitan
dengan cara bagaimana sumber-sumber yang langka dialokasikan untuk kegunaan
yang berbeda-beda dan didistriusikan diantara individu melalui proses pasar
yang desentralisasi. Analisa ekonomi dan analisa politik, tulis Balaam, sering
melihat kepada masalah yang sama namun analisa ekonomi berfokus tidak banyak
kepada soal kekuasaan dan kepentingan nasional Tetapi kepada masalah pendapatan
dan kekayaan serta kepentingan individual. Oleh sebab itu ekonomi politik,
merupakan kombinasi dua cara memandang secara utuh terhadap dunia dalam rangka
mengetahui karakter fundamental masyarakat.
Studi ekonomi politik internasional
merupakan ilmu sosial yang didasarkan pada satu kerangka masalah, isu dan
kejadian dimana unsur ekononomi, politik dan internasional terkait dan tumpang
tindih sehingga menciptakan pola interaksi yang kaya. Dunia merupakan sebuah
tempat yang kompleks yang dihubungkan dengan berbagai unsur yang saling
berpengaruh. Mulai dari tingkat individu, elit politik-ekonomi sampai tingkat
nasional bahkan tingkat kawasan melahirkan interaksi yang tidak sederhana.
Kontak antar perbatasan dan antar nilai yang berbeda bahkan antar kepentingan
yang beraneka ragam menimbulkan berbagai masalah.
Ilmu sosial berusaha untuk memahami
pola dan karakter kondisi manusia di muka bumi dengan menganalisa penyebab dan
sumber konflik serta bagaimana mereka menyelesaikannya. Studi ekonomi politik
internasional ikut memberi andil dalam memahami ketegangan yang melibatkan
kepentingan ekonomi dan politik antar bangsa. Menurut Balaam, ekonomi politik
adalah bidang studi yang menganalisa masalah yang muncul dari eksistensi
paralel dan interaksi dinamik “negara” dan “pasar” di dunia modern.
Interaksi ini yang mendefinsikan
ekonomi politik dapat dilukiskan dalam sejumlah cara. Untuk tingkat tertentu,
ekonomi politik berfokus pada konflik fundamental antara kepentingan individu
dan kepentingan lebih luas masyarakat dimana individu eksis.
Bisa juga dijelaskan bahwa ekonomi
politik merupakan studi ketegangan antara market (pasar) dimana individu
terlibat dalam kegiatan untuk kepentingan sendiri dan negara dimana individu
yang sama melakukan tindakan kolektif yang berlaku demi kepentingan nasional
atau kepentingan yang lebih luas yang didefinsikan masyarakat.
“Negara” merupakan realisasi dari
tindakan dan keputusan kolektif. Negara sering diartikan lembaga-lembaga
politik negara bangsa modern, kawasan geografis dengan hubungan yang relatif
koheren sistem pemerintah. Negara bangsa itu sendiri merupakan sebuah lembaga
legal dengan ruang lingkup jelas teritorial dan penduduk serta pemernitah yang
mampu memikul kedaulatan. Misalnya wilayah Indonesia, rakyat Indonesia dan
pemerintah Indonesia.
Namun demikian kita juga perlu
mempertimbangkan secara lebih luas pengertian “negara” dengan sesuatu yang
kolektif dan perilaku politik yang terjadi pada banyak tingkat. Uni Eropa,
misalnya, bukanlah sebuah negara-bangsa. Uni Eropa adalah organisasi negara
bangsa. Namun demikian organisasi ini membuat pilihan dan kebijakan yang dapat
mempengaruhi seluruh kelompok negara bangsa dan penduduknya sehingga seperti
sebuah negara.
Sementara itu market (pasar)
merupakan realisasi tindakan dan keputusan individu. Pasar biasanya diartikan
lembaga-lembaga ekonomi kapitalisme modern. Pasar merupakan lingkungan tindakan
manusia yang didominasi oleh kepentingan individu dan dikondisikan oleh
kekuatan kompetisi. Kekuatan pasar memotivasi dan mengkondisikan perilaku
manusia. Individu didorong oleh kepentingan pribadi untuk memproduksi dan
mensuplai barang dan jasa yang langka atau mengupayakan tawar menawar produk
atau pekerjaan bergaji tinggi. Mereka didorong oleh kekuatan kompetisi pasar
untuk membuat produk lebih baik,lebih murah atau lebih menarik.
Masyarakat terdiri dari unsur negara
dan masyarakat. Negara dan masyarakat biasanya merefleksikan sejarah, budaya
dan nilai-nilai sistem sosialHubungan antara ekonomi politik itu dapat
dilukiskan sebagai berikut: Masyarakat; Politik dan Ekonomi.
Ekonomi
Politik Internasional
Eksistensi paralel antara negara
(politik) dan pasar (ekonomi) menciptakan ketegangan fundamental yang
memberikan ciri pada ekonomi politik. Negara dan pasar tidak selalu konflik
namun mereka tumpang tindih sehingga ketegangan fundamentalnya tampak.
Menurut Balaam, ekonomi politik
adalah disiplin intelektual yang menyelidiki hubungan yang tinggi antara
ekonomi dan politik. Ekonomi politik internasional adalah kelanjutan dari
penyelidikan di tingkat internasional. Ekonomi politik jelas bukan hanya cara
mempelajari atau memahami.
 |
| Kepala Negara G-20 |
Pemikiran ekonomi politik telah
berkembang sejak beberapa abad lalu. Kini aktualitas ekonomi politik semakin
kuat karena pada kenyataannya kehidupan ekonomi tak bisa dipisahkan dari
kehidupan politik. Demikian pula sebaliknya, keputusan politik banyak yang
berlatar belakang kepentingan ekonomi. Fenomena itu sangat kuat baik di negara
maju maupun negara berkembang. Kaitan ekonomi politik:
1. Zaman Klasik
Baru (Pertengahan Abad ke-19 sampai medio Abad ke-20)
Pada zaman klasik baru perkembangan ekonomi politik masih didominasi
pemikiran Mazhab Klasik. Namun muncul pula pemikiran lain yang berbeda dengan
aliran Klasik terutama setelah Marx dan Engels membuat teori-teori mereka
tentang sistem ekonomi. Namun dalam Zaman Klasik Baru yang dapat diartikan
sebagai masa jayanya pemikir-pemikir Aliran Klasik gaya baru mereka
lainnya.Tokh-tokoh pemikir zaman ini antara lain: Herman Heinrich (1810-1858),
Karl Merger (1841-1921), Eugen von Bohn Bawerk (1851-1914) dan Friedrich von
Wieser (1851-1926).
Perbedaan antara pemikiran Mazhab Klasik dan Mazhab Neo Klasik terletak
pada pola pendekatan dan metodologi yang dikembangkan. Pusat studi mulai
melebar dari Jerman, Inggris, Austria dan Amerika Serikat. Tidak semua pemikir
memberi konotasi ekonomi politik sebagai kajian mereka karena kebanyakan teori
yang diungkapkan berupa prinsip-prinsip ekonomi konvensional atau hal-hal yang
paradoksal dengan studi ekonomi politik akibat keengganan mereka menggunakan
menyebut istilah tersebut.Buah pemikiran mereka dapat dijadikan tolok ukur
tentang polemik yang terjadi mengenai eksistensi ekonomi politik yang mulai
popular abad ke-20. Tokoh-tokoh yang mengembangkan studi pembangunan masyarakat
yang tak lupa dari pemikiran ekonomi adalah Lucian Pye, La Palombara, David
Easton, Gabriel Almond, Max Weber, Huntington dan Hans J Morgenthau.
2. Zaman Klasik
Baru II
Mazhab ini muncul menjadi penyempurna Mazhab Klasik Baru. Tokoh pemikirnya
antara lain Piero Sraffa (1898-1983), Joan V Robinson (1903-1983) dan edward H
Chamberlain (1899-1967). Mazhab ini memberikan sumbangan besar dalam lapangan
ekonomi politik berupa teori-teori pembaharuan mazhab pasar, masalah-masalah
ekonomi kesejahteraan yang menyoroti segi normatif dari mekanisme pasar. Mazhab
ini menyorot segi moral dari monopoli dimana adanya pemerasan terhadap tenaga
kerja karena praktek itu menimbulkan kesengsaraan pihak lain.Pendapat Neo
Klasik antara lain :
1)
Prinsip akumulasi kapital sebagai suatu faktor penting
2)
Perkembangan perekonomian sebagai hasil proses
bertahap, harmonis dan kumulatif.
3)
Optimisme terhadap perkembangan perekonomian.
4)
Adanya aspek internasional dari perkembangan
ekonomi.Menyangkut aspek internasional perkembangan ekonomi suatu negara
mengalami beberapa tahap:
a.
Mula-mula negara meminjam modal .
b.
Setelah melakukan produktivitas akan membayar dividen
dan bunga pinjaman.
c.
Peningkatan hasil negara dan sebagian melunasi
pinjaman modal.
d.
Menerima dividen dan bunga atau surplus.
e.
Pemberi pinjaman.
3. Zaman
Keynesian (Pertengahan Abad ke-20)
Mazhab ini dipelopori John Maynard Keynes (1883-1946), seorang pakar
filsafat dari Cambridge University, Inggris. Ciri-ciri Mazhab ini adalah :
1)
Keadaan ekonomi keseluruhannya merupakan fokus untuk
dianalisis.
2)
Pendobrakan atas ilmu ekonomi klasik yang berasumsi
bahwa sumber ekonomi yang mengatur dirinya sendiri itu digunakan seluruhnya dan
dianggap stabil.
3)
Dalam perekonomian kapitalis dapat berkembang
ketidakseimbangan yang serius dan pengangguran serta depresi jangka
panjang.Sementara itu ikhtisar umum tentang ekonomi politik antara lain :
a.
Tidak berlaku lagi dalil kuat dari pemikiran Mazhab
Klasik yang menyangkut negara dan ekonomi yang mengejar tujuan masing-masing.
b.
Penguasa politik dapat mempengaruhi ekonomi melalui
variabel ekonomi.
c.
Analisis ekonomi dan kebijakan negara yang berpola
intervensi aktif.
d.
Kebajika individu dalam tabungan masyarkat dapat
merugikan kepentingan umum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar